Sekda Deden Apriandhi Tegaskan Pengawasan Pupuk Subsidi Harus Tepat Sasaran

Cegah Kelangkaan dan Produk Palsu, Pemprov Banten Awasi Ketat Kios Pupuk Pertanian.

 BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi untuk memastikan petani memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara komprehensif, mulai dari pendataan penerima, penyaluran di tingkat kios, hingga pengujian sampel pupuk dan pestisida yang beredar.

​Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, saat membuka Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Banten Tahun 2026 di Le Dian Hotel, Kota Serang, Kamis (5/11/2026). Rapat tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten.

​Deden menekankan pentingnya memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak, tersedia saat dibutuhkan, serta disalurkan sesuai dengan alokasi dan harga yang telah ditetapkan. Menurutnya, pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh unsur yang tergabung di dalam KP3.

​Berdasarkan data per 1 November 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Banten tercatat mencapai 42 persen untuk jenis urea dari alokasi 82.729 ton, 77 persen untuk NPK dari alokasi 45.500 ton, dan 24 persen untuk pupuk organik dari alokasi 1.770 ton.

​"Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi kami untuk terus mendorong penyerapan pupuk agar lebih optimal," kata Sekda Deden.

​Lebih lanjut, Sekda Deden menambahkan bahwa saat ini masih terdapat petani yang membutuhkan pendataan dan pendampingan. Langkah ini penting agar para petani di daerah dapat mengakses pupuk bersubsidi sesuai dengan persyaratan administrasi.

​Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Saeful Bahri Maemun, menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi penyerapan pupuk adalah kondisi iklim yang berdampak langsung pada aktivitas pertanian. Sebagian petani terpaksa menunda pengolahan lahan, sehingga kebutuhan pupuk tidak terserap maksimal.

​Untuk mengatasi persoalan petani yang belum terdata di dalam kelompok tani, Dinas Pertanian akan memperkuat kolaborasi dengan para penyuluh di lapangan. Langkah ini diperlukan agar petani yang memenuhi syarat, tetapi belum terdata, dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

​“Kalau memang ada laporan di bawah mengenai petani yang belum masuk ke dalam kelompok tani, akan kami segerakan masuk ke kelompok tani dan dialokasikan jatahnya,” ujar Saeful.

​Selain memastikan akses, pengawasan juga difokuskan pada kualitas pupuk dan pestisida di pasaran. Saeful mengungkapkan bahwa petugas memantau kios-kios secara berkala setiap dua bulan, sekaligus mengambil sampel produk untuk diuji kelayakannya.

​“Setiap dua bulan sekali tim kami berkeliling ke kios-kios. Kami mengambil sampel pupuk dan pestisida, kemudian mengirimkannya ke pusat pengujian di Bekasi,” tuturnya.

​Terkait dengan peredaran produk ilegal, Saeful menjelaskan bahwa tim pengawas pernah menemukan pestisida yang diduga palsu pada tahun sebelumnya. Produk tersebut langsung ditarik dari peredaran dan dilaporkan kepada Kementerian Pertanian. Ia pun mengimbau petani agar lebih waspada saat membeli pestisida, terutama yang dijual secara daring (online).

​"Petani perlu teliti memeriksa izin edar dan nomor pendaftaran, serta memastikan jenis pestisida sesuai dengan komoditas yang akan dilindungi," pungkas Saeful.(Red)

Terobosan Pertama di Indonesia, Banten Satukan CSR Perusahaan dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Pertama di Indonesia, Banten Pelopori Musrenbang Non-APBD untuk Sinergikan Dana CSR.

  BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkolaborasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Kemitraan Bina Lingkungan Perusahaan (TJSKBLP) atau Forum CSR Banten menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-APBD. Forum yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia ini menjadi terobosan strategis untuk menyinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah.

Sebagai langkah awal, enam perusahaan besar menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Forum CSR Banten. Keenam perusahaan tersebut meliputi PIK 2 Development, Sinarmas Land, Krakatau Steel, Indah Kiat, Mayora, dan Tri Digdaya Nawasena. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Kamis (5/11/2026).

​Andra Soni menegaskan, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai, dunia usaha memiliki potensi besar untuk mengambil peran dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara langsung.

​"Kontribusi dunia usaha harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Lebih baik programnya sederhana, tetapi tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Andra Soni.

​Melalui Musrenbang Non-APBD ini, pemerintah akan memfasilitasi perusahaan dengan menyediakan basis data terkait prioritas pembangunan dan calon penerima manfaat. Sejumlah sektor yang dipetakan sebagai peluang kolaborasi antara lain perbaikan rumah tidak layak huni, beasiswa pendidikan, bantuan sarana pesantren, pelayanan kesehatan, pencegahan tengkes (stunting), pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pelestarian lingkungan.

​Di tempat yang sama, Ketua Forum CSR Banten Jamil menjelaskan bahwa Musrenbang Non-APBD merupakan ruang kolaborasi untuk menyelaraskan program pemerintah daerah, usulan masyarakat, dan kemampuan dunia usaha. Ia menegaskan, peran forum murni sebagai fasilitator lintas sektor.

​“Forum CSR hadir sebagai jembatan kolaborasi, bukan sebagai lembaga penghimpun dana CSR, serta tidak mengambil alih kewenangan pelaksanaan program dari pemerintah maupun perusahaan,” kata Jamil.

​Antusiasme dunia usaha terhadap inisiatif ini terbilang tinggi. Saat ini, sebanyak 122 perusahaan telah mendaftar melalui kanal resmi Forum CSR. Selain itu, kegiatan peluncuran ini dihadiri oleh 165 perwakilan perusahaan secara tatap muka dan sekitar 900 perusahaan secara daring.

​Ke depan, Pemprov Banten dan Forum CSR menargetkan forum ini tidak berhenti pada komitmen di atas kertas, tetapi berlanjut menjadi agenda tahunan dengan program nyata, sasaran terukur, dan pelaporan yang transparan.

​“Dengan demikian, potensi dunia usaha dapat menjadi kekuatan tambahan dalam mempercepat pembangunan Banten dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat,” tutur Jamil.(Red)

Sambut Hari Keuangan Nasional 2026, BAPENDA Kota Serang Dorong Masyarakat Tertib Pajak

 

Warga mendapatkan pelayanan pajak di Bapenda Kota Serang. 

SERANG – Peringatan Hari Keuangan Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kontribusi pajak dalam mendukung pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Serang melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) mengambil bagian dengan menghadirkan program Bebas Denda Pajak Daerah berupa penghapusan sanksi administrasi pajak daerah.

Program yang berlangsung pada 15 Oktober hingga 30 November 2026 tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Kepala BAPENDA Kota Serang, Wahyu Nurjamil, mengatakan kesadaran membayar pajak merupakan bagian penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, penerimaan pajak daerah menjadi salah satu komponen yang mendukung kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Momentum Hari Keuangan Nasional ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan partisipasi semua pihak. Masyarakat memiliki peran melalui kepatuhan membayar pajak daerah," ujarnya, Senin (2/11/2026). 

Wahyu menjelaskan, program penghapusan sanksi administrasi merupakan upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat menuntaskan kewajiban perpajakan dengan lebih ringan.

Untuk mendukung kemudahan pelayanan, BAPENDA juga menyediakan berbagai kanal pembayaran, mulai dari perbankan, aplikasi digital, marketplace hingga gerai ritel modern.

Ia mengajak masyarakat agar tidak hanya memanfaatkan program tersebut, tetapi juga membangun kebiasaan membayar pajak secara tertib.

"Kami berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat. Pajak yang dibayarkan merupakan kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Serang," katanya,Senin (2/11/2026). 

Program Bebas Denda Pajak Daerah masih berlangsung hingga 30 November 2026. Masyarakat diimbau segera memanfaatkan kesempatan tersebut melalui kanal pembayaran resmi yang tersedia. (ADV) 

Ikuti Arahan Wali Kota, Kecamatan Walantaka Berkomitmen Layani Warga Tanpa Hambatan

 

Camat Walantaka, Muslim Sholeh. 

​SERANG — Pemerintah Kecamatan Walantaka, Kota Serang, terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan transparan bagi masyarakat. 

Langkah ini dilakukan sebagai upaya nyata untuk mendekatkan birokrasi kepada warga serta memastikan setiap urusan administrasi kependudukan maupun perizinan dapat diselesaikan dengan mudah dan tepat waktu.

​Camat Walantaka, Muslim Sholeh, menegaskan bahwa aparatur di wilayahnya dituntut untuk selalu mengedepankan prinsip keramahtamahan, profesionalisme, dan integritas dalam melayani masyarakat sesuai arahan Walikota Serang Budi Rustandi dan Wakil Walikota Serang Nur Agis Aulia.

Menurutnya, kecamatan adalah garda terdepan pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan warga sehari-hari.

​"Intruksi bapak Walikota Serang Budi Rustandi dan pak wakil, pelayanan maksimal bukan sekadar slogan, tetapi sebuah kewajiban moral bagi kami di Kecamatan Walantaka. Kami ingin memastikan setiap warga yang datang mengurus dokumen kependudukan, perizinan, atau keperluan administratif lainnya dilayani dengan cepat, transparan, dan tanpa hambatan," ujar Muslim Sholeh.

​Sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan, pihak kecamatan terus melakukan pembenahan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar alur birokrasi terasa lebih ringkas. 
Selain itu, para pegawai di lingkungan kantor camat secara berkala diingatkan untuk menjaga disiplin kerja serta memberikan senyum dan sapaan ramah kepada setiap pemohon.

​Muslim Sholeh juga mendorong pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan guna memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Dengan demikian, warga dapat merasakan efisiensi waktu tanpa harus menunggu terlalu lama.

​Tidak hanya berfokus pada internal pegawai, pihak Kecamatan Walantaka juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, maupun saran yang membangun. 

Kotak pengaduan serta kanal komunikasi digital disediakan agar warga dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pelayanan publik.

​"Kami menyadari bahwa pelayanan yang baik lahir dari komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kritik dan saran dari warga sangat kami nantikan demi perbaikan pelayanan ke depan," tambahnya.

​Melalui komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang responsif dari Camat Muslim Sholeh, warga Kecamatan Walantaka diharapkan dapat menikmati kemudahan akses layanan pemerintahan yang semakin inklusif, modern, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (ADV)

Kapolda Hendra Kurniawan Sambangi Muhammadiyah Banten, Bangun Kemitraan Strategis

ererat Silaturahmi dengan Tokoh Muhammadiyah, Kapolda Banten Kunjungi Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Banten.

 SERANG – Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan melaksanakan kunjungan silaturahmi kepada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten, Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd., pada Rabu (04/11/2026). 

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan komunikasi dan kemitraan antara Polri dengan organisasi keagamaan serta tokoh masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Banten didampingi Dirintelkam Polda Banten Kombes Pol Wirasto Adi Nugroho, Kabidkeu Polda Banten Kombes Pol Seffy Oktavia Brahma, serta Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yudha Satria.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Banten menyampaikan pentingnya menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan para tokoh agama sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Silaturahmi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus menjalin komunikasi dan memperkuat sinergi dengan para ulama serta tokoh agama. Kami berharap hubungan baik ini dapat terus terpelihara sehingga bersama-sama dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan di tengah masyarakat,” ujar Kapolda Banten.

Sementara itu, Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd. menyambut baik kunjungan Kapolda Banten beserta jajaran. Menurutnya, silaturahmi antara kepolisian dan organisasi keagamaan merupakan langkah positif dalam mempererat hubungan serta membangun komunikasi yang harmonis demi terciptanya masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.

“Kami menyambut baik kunjungan silaturahmi Kapolda Banten beserta jajaran. Hubungan yang baik antara kepolisian dan organisasi keagamaan perlu terus dijaga karena keduanya memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Kami berharap komunikasi dan sinergi seperti ini dapat terus berlanjut,” ungkap Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd.

Melalui kegiatan silaturahmi ini, Kapolda Banten berharap sinergi antara Polri, organisasi keagamaan, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Provinsi Banten.

Polda Banten berkomitmen untuk terus membangun kedekatan dan kemitraan dengan tokoh agama, organisasi keagamaan, serta seluruh elemen masyarakat sebagai upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif (Bidhumas).(Red)

Andra Soni: Ketahanan Pangan Adalah Kedaulatan Ekonomi dan Masa Depan Petani

Buka Nusantara Livestock dan Poultry Expo, Gubernur Andra Soni Paparkan Upaya Perkuat Ketahanan Pangan.

 

Buka Nusantara Livestock dan Poultry Expo, Gubernur Andra Soni Paparkan Upaya Perkuat Ketahanan Pangan.Gubernur Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk membangun ketahanan pangan.  Menurutnya, ketahanan pangan adalah memastikan rakyat memperoleh pangan yang cukup, bergizi, terjangkau dan berkelanjutan. 

"Ketahanan pangan adalah kedaulatan ekonomi, keberlangsungan hidup petani dan peternak, serta kemampuan bangsa mengelola sumber daya dan teknologinya sendiri," kata Andra Soni dalam sambutannya pada Nusantara Livestock dan Poultry Expo 2026 di ICE BSD City Kabupaten Tangerang, Rabu (4/11/2026). 

Andra Soni menjelaskan, untuk mencapai ketahanan pangan, Pemprov Banten terus meningkatkan sarana dan prasarana pertanian.  Pada tahun 2025, Pemprov Banten berhasil membangun tujuh daeah irigasi sepanjang 6,90 kilometer.

"Irigasi ini mampu mengairi 881,28 hektare. Sedangkan anggaran yang gelontorkan sebesar Rp48,91 miliar," kata Andra Soni. 

Untuk upaya membangun ketahanan pangan, Pemprov Banten mendapat bantuan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Bantuan tersebut mampu membangun 12 daerah irigasi sepanjang 81,80 kilometer yang mampu melayani sekitat 9.259 hektare. 

"Hasilnya, alhamdulillah, indeks layanan irigasi Banten meningkat dari 52,5 persen menjadi 62,45 persen," tutur Andra Soni. 

Selain itu, untuk membangun ketahanan pangan dilakukan dengan membangun konektivitas dari sawah ke pasar. Melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra merupakan infrastruktur ekonomi yang menekan biaya angkut, mempercepat distribusi, mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan posisi tawar petani. 

"Pada tahun 2025, Pemprov Banten berhasil membangun 62 ruas jalan dan satu jembatan sepanjang 71 kilometer dan pada tahun 2026 dilanjutkan dengan membangun 33 ruas jalan desa sepanjang 46,71 kilometer," papar Andra Soni. 

Dalam kesemapatan tersebut, Andra Soni menyambut Nusantara Livestock dan Poultry Expo 2026. Ia berharap kegiatan tersebut, dapat melahirkan kerja sama yang konkret, investasi baru, alih teknologi dan kemitraan.  

"Semoga kegiatan ini bermanfaat besar bagi petani," ujar Andra Soni. 

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sudaryono mengatakan, pertanian harus diarahkan menjadi industri modern yang mampu menghasilkan produk secara efisien, berkelanjutan, dan memiliki daya saing. 

"Untuk itu, pengembangan pertanian dan peternakan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola produksi konvensional," kata Sudaryono dalam sambutannya.

Sudaryono yang juga menjabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) optimis, pasar pertanian Indonesia akan mengalami perkembangan positif. Sudaryono menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan industri pertanian dalam negeri.  

"Permintaan hasil pertanian akan meningkat setelah ada program MBG," tutur Sudaryono. 

Sebagai informasi Nusantara Livestock.& Poultry Expo 2026 akan berlangsung pada 4 sampai dengan 7 November 2026. Pembukaan acara dilaksanakan dengan melakukan gunting pita oleh  Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono, Gubernur Banten yang juga Ketua DPD HKTI Banten Andra Soni, Direktur PT Debindo Global Expo, Rafidi Iqra Muhammad, dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah.(Red)

Kapolda Banten Sambangi Anggota Sat PJR Korban Kecelakaan, Tekankan Pentingnya Keselamatan

 

Kapolda Banten Tunjukkan Kepedulian, Jenguk Anggota Sat PJR di Lebak.

  LEBAK – Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada anggota, Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan, S.I.K., M.M., M.H. mengunjungi kediaman Briptu Wahyu, anggota Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR) Polda Banten yang terkena Laka Lantas Tabrak Lari di ruas Toll Rangkasbitung-Panimbang. Kegiatan tersebut bertempat di Kampung Ciuyah, RT/RW 001/006, Desa Ciuyah, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, pada Rabu (04/11).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Banten didampingi PJU Polda Banten, Kapolres Lebak AKBP Arninsi, Kasat PJR Polda Banten AKBP Syamsul Bahri, A.Md.

Pada kunjungan tersebut, Kapolda Banten menyampaikan doa dan harapan agar Briptu Wahyu segera diberikan kesembuhan, pulih seperti sediakala, serta dapat kembali menjalankan aktivitas dan tugas kedinasan.

Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan menyampaikan bahwa kesehatan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas. Personel diingatkan agar senantiasa menjaga kondisi fisik maupun mental, memperhatikan waktu istirahat, serta tidak memaksakan diri ketika kondisi tubuh sedang lelah atau kurang sehat.

“Jangan terlalu memaksakan diri dalam bekerja. Setiap anggota harus memahami kemampuan dan kondisi fisiknya masing-masing. Kesehatan harus menjadi perhatian utama agar kita dapat melaksanakan tugas dengan baik,” ujar Kapolda Banten.

Lebih lanjut, Kapolda Banten juga mengingatkan seluruh personel agar selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas, meningkatkan kewaspadaan, berhati-hati, serta mematuhi prosedur keselamatan guna menghindari terjadinya kecelakaan dalam bertugas.

Selain kesehatan fisik, Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental, menghindari stres, serta memberikan waktu istirahat yang cukup agar setiap personel tetap prima dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas.

Melalui kunjungan tersebut, Kapolda Banten berharap dapat memberikan semangat dan motivasi kepada Briptu Wahyu beserta keluarga. Kepedulian dan perhatian pimpinan terhadap anggota diharapkan semakin memperkuat rasa kekeluargaan, solidaritas, serta kebersamaan di lingkungan Polda Banten. (Bidhumas).(Red)

200 Personel Gabungan Disiagakan Amankan Duel Dewa United Kontra Persita di BIS

Polda Banten Kerahkan 200 Personel Gabungan Amankan Laga Dewa United vs Persita.

 SERANG – Polda Banten bersama Polresta Serang Kota mengerahkan sebanyak 200 personel gabungan untuk mengamankan pertandingan BRI Super League 2026/2027 antara Dewa United Banten FC melawan Persita Tangerang di Banten International Stadium (BIS), Kota Serang, Selasa (03/11).

Ratusan personel gabungan tersebut ditempatkan di sejumlah titik strategis, mulai dari pintu masuk stadion, area VIP, jalur penonton, pengaturan lalu lintas, hingga tim evakuasi dan kesehatan. Pengamanan melibatkan unsur Polda Banten, Polresta Serang Kota, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta unsur terkait lainnya.

Sebelum pelaksanaan pengamanan, seluruh personel mengikuti apel kesiapan yang dipimpin Kabagops Polresta Serang Kota Kompol Andi Suherman. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pengamanan pertandingan sepak bola bukan merupakan kegiatan rutin, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan analisis intelijen, evaluasi pengamanan sebelumnya, serta potensi kerawanan yang mungkin terjadi di lapangan.

“Seluruh personel harus memahami tugas dan tanggung jawab sesuai ploting masing-masing. Setiap pergerakan harus berdasarkan komando yang jelas, dengan mengedepankan koordinasi, komunikasi, dan kesatuan tindakan agar situasi tetap terkendali,” tegas Kompol Andi Suherman.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan para perwira pengendali dalam memonitor perkembangan situasi secara langsung. Setiap informasi mengenai potensi gangguan keamanan harus segera ditindaklanjuti melalui koordinasi berjenjang, sehingga personel dapat bergerak cepat dan tepat sesuai tingkat eskalasi di lapangan.

Selain itu, pengamanan pintu masuk stadion diperketat melalui pemeriksaan tiket, barang bawaan, serta screening dan body checking secara berlapis. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya penonton tanpa tiket maupun barang-barang yang dilarang, seperti senjata tajam, benda berbahaya, flare, korek api, dan benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan pertandingan.

Pengaturan penempatan personel juga disesuaikan dengan pola pengamanan yang telah dievaluasi. Personel Brimob dan Samapta disiagakan pada titik-titik strategis untuk memperkuat pengamanan pintu masuk, area luar stadion, serta mengantisipasi kemungkinan peningkatan eskalasi gangguan keamanan.

Pengaturan arus kendaraan dan area parkir turut menjadi perhatian guna memastikan pergerakan penonton tetap tertib dan tidak menghambat akses petugas maupun jalur evakuasi. Sementara itu, akses keluar-masuk pemain, ofisial, dan tamu VIP diatur secara terpisah dari jalur penonton.

Kompol Andi Suherman mengingatkan seluruh personel agar senantiasa disiplin, responsif, dan mengutamakan keselamatan masyarakat dalam menjalankan tugas. Ia juga meminta setiap unsur pengamanan menjalankan prosedur operasional sesuai ketentuan serta menghindari tindakan individual di luar komando.

Melalui pengamanan terpadu tersebut, Polda Banten bersama Polresta Serang Kota berkomitmen memastikan pertandingan Dewa United Banten FC melawan Persita Tangerang berlangsung aman, tertib, dan kondusif, sehingga para pemain maupun suporter dapat menikmati pertandingan dengan nyaman.(Red)

Pemprov Banten Bidik Potensi Ekonomi Syariah, Wagub Dimyati Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

Pemprov Banten Bidik Potensi Ekonomi Syariah.

Pemprov Banten Bidik Potensi Ekonomi Syariah, Wagub Dimyati Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Banten membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen penuh untuk memperkuat peran KDEKS di wilayahnya.

​Hal tersebut disampaikan Wagub Dimyati saat membuka Rapat Koordinasi KDEKS Provinsi Banten di Aula Bappeda Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (3/11/2026). Menurutnya, KDEKS memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah, terutama di sektor ekonomi syariah.

​Peran tersebut harus dioptimalkan karena pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan oleh Pemprov Banten semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak.

​“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pemangku kepentingan, akademisi, media, dan masyarakat harus diwujudkan,” ujar Wagub Dimyati.

​Wagub Banten berharap KDEKS mampu menjadi motor penggerak perputaran ekonomi Banten. Ia mencontohkan penerapan ekonomi syariah di Malaysia yang terbukti mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) negaranya.

​“Saya berharap, melalui sinergi bersama, semua itu dapat kita wujudkan. Terlebih lagi, Banten sudah memiliki modal utama dalam menerapkan ekonomi syariah, yakni kondisi sosial dan perekonomian daerahnya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Harian KDEKS Provinsi Banten, Siti Ma’rifah, menambahkan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kekuatan ekonomi syariah di Indonesia. Potensi tersebut sangat luas, meliputi aspek demografis dan geografis, serta ekosistem halal seperti wisata, kuliner, mode (fashion) muslim, ekosistem pesantren, keuangan, pembayaran digital, hingga gaya hidup halal.

“Sistem ekonomi syariah merupakan hal yang harus kita hadirkan bagi masyarakat Banten yang dikenal religius. Nilai-nilai keadilan dan kejujuran di dalamnya menjadi modal utama kita,” tuturnya.

​Menurut Ma’rifah, seluruh program KDEKS terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah, serta sejalan dengan program strategis dan prioritas pemerintah.

​“Kami akan terus bergerak untuk menyosialisasikan dan menerapkan ekonomi syariah di Provinsi Banten,” pungkasnya.(Red)

PKK Mengajar di Tangsel, Tinawati Andra Soni Ajak Sekolah Cegah Perundungan

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni.

TANGSEL - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak. Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, termasuk dalam mencegah perundungan atau bullying.

Hal tersebut disampaikan Tinawati saat menghadiri kegiatan PKK Mengajar di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, Senin (2/11/2026). Kegiatan PKK Mengajar merupakan bentuk kepedulian PKK terhadap dunia pendidikan sekaligus upaya membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pihak sekolah dalam memberikan edukasi kepada peserta didik.

Menurutnya, kegiatan PKK Mengajar tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran guru. Melainkan melengkapi upaya pendidikan melalui penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk karakter anak.

“PKK Mengajar bukan untuk menggantikan peran guru. Akan tetapi, kami ingin berkolaborasi dengan PKK, pihak sekolah, maupun masyarakat sekitar terkait dengan hal-hal yang bisa kami beri perhatian,” ungkap Tinawati. 

Tinawati menuturkan, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai positif kepada anak. Karena itu, pendidikan karakter perlu dimulai dari lingkungan rumah dan diperkuat melalui lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh kembang anak.

Selain itu, Tinawati juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap persoalan perundungan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak selama menjalani proses belajar.

Tinawati juga berharap melalui kegiatan PKK Mengajar, anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga terdorong untuk menyampaikan hal-hal positif dan menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitarnya.

“Kami ingin kegiatan ini menjadi contoh bahwa upaya membangun karakter anak bisa dimulai dari ranah keluarga dan lingkungan sekolah yang harus menjadi ruang aman dan nyaman bagi anak-anak kita selama menempuh pendidikan,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan PKK Mengajar diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk mengembangkan program serupa sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

"Mudah-mudahan kegiatan PKK Mengajar akan terus bisa berlangsung, dan ini adalah salah satu upaya kita bersama untuk membangun Banten, dimulai dari pendidikan yang sederhana. Kami ingin hadir di tengah-tengah anak-anak kita tercinta," jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan Abu Yazid mengapresiasi pelaksanaan kegiatan PKK Mengajar. Ia menilai kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi positif yang perlu dipertahankan dan dikembangkan di lingkungan sekolah.

“Ini merupakan hal baru yang sangat bagus di tingkat sekolah dan harus terus kita pertahankan. Terima kasih kepada Ibu Gubernur Tinawati dan Ibu Wali Kota yang telah memfasilitasi kegiatan ini,” ujarnya

.
Di tempat yang sama, Ketua TP PKK Kota Tangerang Selatan Tini Indrayanthi Benyamin Davnie juga menyampaikan kegiatan tersebut menjadi motivasi bagi TP PKK Kota Tangerang Selatan untuk mengembangkan PKK Mengajar pada 2027. Program tersebut dapat membantu membentuk generasi muda, khususnya Generasi Z, agar tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berfokus pada pendidikan.

“Kami ingin memberikan pesan kepada anak-anak agar menjadi diri sendiri, menjadi pribadi yang cerdas, elegan, dan fokus pada pendidikan, serta mampu menjadi contoh yang baik bagi lingkungannya,” ujarnya. (Red)

Pemkot Serang Hadir untuk Warga, Bantuan RTLH Tingkatkan Kualitas Hidup Keluarga

Wali Kota Serang Budi Rustandi didampingi Camat Walantaka Muslim Sholeh menyalurkan bantuan RTLH. 

 

SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah membantu warga berpenghasilan rendah agar memiliki tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan nyaman.

Di Kecamatan Walantaka, bantuan RTLH diberikan kepada sejumlah warga yang membutuhkan. Program tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi rumah yang mengalami kerusakan dan belum memenuhi standar kelayakan.

Camat Walantaka, Muslim Sholeh, mengatakan program bantuan RTLH merupakan bentuk perhatian Pemkot Serang terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Khususnya warga yang masih membutuhkan dukungan untuk mendapatkan hunian yang layak.

Menurut Muslim, program tersebut juga sejalan dengan arahan Wali Kota Serang Budi Rustandi yang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.

"Program bantuan RTLH ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Serang terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota Serang atas perhatian dan arahannya sehingga program peningkatan kualitas hunian masyarakat dapat terus dilaksanakan," ujar Muslim Sholeh.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kecamatan Walantaka turut mendukung pelaksanaan program melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan pihak terkait. Koordinasi dilakukan mulai dari pendataan calon penerima hingga pemantauan pelaksanaan bantuan.

Langkah tersebut dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan.

Muslim berharap program RTLH tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup keluarga penerima manfaat.

Menurut dia, rumah yang layak menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung kesehatan dan kenyamanan keluarga. Lingkungan tempat tinggal yang lebih baik juga diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

Pemerintah Kecamatan Walantaka turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut. Sinergi antara pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dinilai penting agar program peningkatan kesejahteraan dapat berjalan optimal.

Muslim berpesan agar warga penerima bantuan memanfaatkan dukungan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ia juga meminta masyarakat menjaga dan merawat rumah yang telah diperbaiki agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

"Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dirawat dengan penuh tanggung jawab. Semoga hunian yang lebih layak dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan kualitas kesehatan keluarga, serta membawa manfaat bagi masyarakat," tutupnya.

Melalui program RTLH, Pemkot Serang diharapkan dapat terus memperluas upaya peningkatan kualitas permukiman. Dengan hunian yang lebih layak, masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang aman, tetapi juga memiliki lingkungan yang lebih mendukung kehidupan keluarga dan kesejahteraan sosial. (ADV)

Betonisasi Jalan Walantaka Diharapkan Dongkrak Aktivitas Ekonomi Warga

      

Wali Kota Serang Budi Rustandi bersama Camat Walantaka Muslim Sholeh meresmikan proses betonisasi jalan di Kecamatan Walantaka. 

SERANG - Akses jalan yang layak tidak hanya memudahkan perjalanan, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kota Serang terus meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Walantaka melalui pembangunan betonisasi.

Camat Walantaka, Muslim Sholeh, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Serang dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya tersedianya akses jalan yang layak, aman, dan nyaman.

Menurutnya, pelaksanaan pembangunan tersebut sejalan dengan arahan Bapak Wali Kota Serang, Budi Rustandi yang memberikan perhatian terhadap peningkatan infrastruktur hingga ke wilayah kecamatan dan kelurahan.

"Atas arahan Bapak Wali Kota Serang, pembangunan infrastruktur jalan terus menjadi perhatian pemerintah. Kami di tingkat kecamatan turut mengawal dan berkoordinasi agar kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang layak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan program yang tersedia," ujar Muslim.

Ia menjelaskan, sejumlah lokasi di Kecamatan Walantaka telah mendapatkan perhatian melalui program pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, baik yang bersumber dari APBD Kota Serang maupun melalui dukungan program CSR.

Adapun beberapa lokasi tersebut meliputi:

1. Kelurahan Pabuaran: Peningkatan jalan melalui betonisasi yang bersumber dari APBD Kota Serang.

Kelurahan Teritih: Peningkatan infrastruktur melalui pekerjaan betonisasi dan pengaspalan hotmix yang bersumber dari APBD Kota Serang.

2. Kelurahan Pageragung: Pembangunan infrastruktur jalan melalui dukungan APBD Kota Serang.

3. Kelurahan Pengampelan: Peningkatan infrastruktur jalan melalui dukungan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL/CSR).

Pemerintah Kecamatan Walantaka berharap pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar aktivitas sehari-hari, memudahkan akses pendidikan, mendukung distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan aktivitas perekonomian warga.

Muslim juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

"Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan," tutupnya. (ADV) 

Camat Curug: Jadi Agen PERISAI Bisa Raup Penghasilan Sambil Lindungi Pekerja

 

Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mensosialisasikan agen PERISAI BPJS Ketenagakerjaan.

SERANG – Camat Curug, Kota Serang, Eni Sudaryani, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha melalui kemitraan agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI) BPJS Ketenagakerjaan. Selain membuka peluang penghasilan, program tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja.

Hal itu disampaikan Eni saat menghadiri kegiatan sosialisasi dan kemitraan sistem keagenan PERISAI BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Saung Ririungan, Kota Serang, pada 5 Oktober 2026.

Menurut Eni, kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan BPJS Ketenagakerjaan semakin tinggi. Namun, masih banyak warga yang belum mengetahui secara menyeluruh manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut.

“Saat ini kebutuhan masyarakat akan BPJS Ketenagakerjaan sangat tinggi, tetapi masih banyak warga yang belum mengetahui manfaatnya. Karena itu, sosialisasi seperti ini penting agar masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial,” ujar Eni.

Ia menilai, kehadiran agen PERISAI menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat, terutama pekerja sektor informal dan kelompok pekerja yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Eni juga melihat sistem keagenan PERISAI sebagai peluang usaha yang dapat dimanfaatkan berbagai kalangan, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan kemitraan yang berlaku.

“Sebagai Camat Curug, saya melihat ini sebagai peluang usaha yang bisa dimanfaatkan oleh pegawai PPPK maupun masyarakat lainnya. Selain berpotensi menjadi sumber penghasilan, mereka juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Lebih lanjut, Eni mengimbau masyarakat agar tidak mengabaikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya memberikan perlindungan bagi pekerja, tetapi juga dapat membantu menjaga kondisi ekonomi keluarga ketika terjadi risiko yang tidak diinginkan.

Perlindungan tersebut, antara lain, mencakup manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan program. Dalam kondisi tertentu, manfaat juga dapat diberikan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

“Warga atau masyarakat memang harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan karena program ini memberikan perlindungan dari berbagai risiko saat bekerja. Ahli waris juga bisa mendapatkan santunan apabila peserta meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Eni berharap, melalui sosialisasi dan kemitraan agen PERISAI, semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus tergerak untuk menjadi peserta.

Ia menegaskan, peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perlu didukung oleh berbagai pihak agar semakin banyak pekerja dan keluarganya memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko sosial ekonomi.

Dengan demikian, program kemitraan PERISAI diharapkan tidak hanya memperluas akses layanan jaminan sosial, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran perlindungan pekerja di Kota Serang. (ADV) 

Wakapolda Banten Tekankan Pentingnya Pengawasan Anak di Rumah

 

SERANG – Wakapolda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho, melaksanakan kegiatan Jumat Keliling (Jumling) sekaligus menyampaikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Masjid Al Ikhlas, Perumahan Mandala Citra Indah, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Jumat (30/10).

Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat, sekaligus membangun komunikasi secara langsung untuk mendengarkan aspirasi, masukan, serta berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakapolda Banten menyampaikan bahwa keluarga memiliki peran penting sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter, sikap, dan kebiasaan anak. Oleh karena itu, perhatian, pengawasan, serta keteladanan orang tua sangat diperlukan untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan.

Wakapolda mengajak para orang tua untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, menyepakati batas waktu beraktivitas di luar rumah, serta mengarahkan mereka pada kegiatan positif seperti mengaji, remaja masjid, olahraga, dan kegiatan kepemudaan.

Menurutnya, pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, minuman keras, judi online, maupun pengaruh negatif lainnya membutuhkan keterlibatan keluarga dan lingkungan. Anak-anak perlu mendapatkan pendampingan, perhatian, serta keteladanan agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan bertanggung jawab.

“Rumah harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak untuk pulang dan bercerita. Luangkan waktu untuk mendengarkan mereka, berikan nasihat dengan kasih sayang, dan bangun kedekatan dalam keluarga. Anak yang merasa didengarkan dan dihargai akan lebih mudah meminta pertolongan kepada keluarganya ketika menghadapi masalah,” tambahnya.

Wakapolda Banten juga menegaskan bahwa menjaga kamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat melalui kerja sama dengan tetangga, pengurus RT/RW, pengurus masjid, serta Bhabinkamtibmas. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau gangguan keamanan dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

“Semangat yang ingin kita wujudkan adalah Polisi Bersama Masyarakat. Polri hadir untuk melindungi dan melayani, sekaligus membangun kerja sama agar setiap keluarga dapat menjalani kehidupan dengan aman dan tenang. Kami juga terbuka terhadap keluhan, kritik, dan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Banten turut menyampaikan bahwa masyarakat dapat menghubungi layanan Call Center Polri 110 secara gratis apabila membutuhkan bantuan kepolisian. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan terkait gangguan kamtibmas maupun pelayanan anggota Polri melalui saluran pengaduan Kapolda Banten di nomor 0811-1123-9696.

Melalui kegiatan Jumat Keliling ini, Polda Banten berharap terjalin hubungan yang semakin erat antara Polri dan masyarakat serta tumbuh kesadaran bersama bahwa keamanan lingkungan berawal dari kepedulian keluarga. Dengan sinergi dan komunikasi yang baik, situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Banten dapat terus terpelihara. (Red) 

Dari Pemeriksaan Kehamilan hingga Kesehatan Reproduksi, Obgyn RSUD Kota Serang Siap Melayani

Dokter kandungan tengah memeriksa kondisi janin pasien. 

SERANG – RSUD Kota Serang menyediakan layanan Poliklinik Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) untuk membantu perempuan menjaga kesehatan reproduksi, memantau kehamilan, hingga mempersiapkan persalinan. Layanan ini juga menjadi akses konsultasi bagi perempuan yang mengalami berbagai keluhan kesehatan organ reproduksi.

Melalui poliklinik tersebut, pasien dapat berkonsultasi mengenai gangguan menstruasi, nyeri haid berlebihan, keputihan tidak normal, serta keluhan lainnya yang membutuhkan pemeriksaan dokter. Pelayanan diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan medis masing-masing pasien.

Direktur RSUD Kota Serang, dr. H. A. Humariadi, mengatakan pelayanan Poliklinik Obgyn menjadi bagian dari komitmen rumah sakit dalam memberikan akses pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan.

Menurutnya, perempuan perlu memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan reproduksi dan tidak menunda pemeriksaan ketika mengalami keluhan. Pemeriksaan oleh tenaga medis diperlukan untuk mengetahui penyebab keluhan sekaligus menentukan penanganan yang tepat.

“Kami mengajak masyarakat, khususnya kaum perempuan, agar lebih peduli terhadap kesehatan diri. Jika mengalami keluhan yang tidak biasa, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga medis agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai kondisi kesehatan,” ujar Humariadi.

Dukung Pemantauan Kehamilan

Selain menangani keluhan kesehatan reproduksi, Poliklinik Obgyn RSUD Kota Serang menyediakan pelayanan pemeriksaan dan pemantauan kehamilan. Pemeriksaan secara berkala penting untuk memantau kondisi ibu dan janin, sekaligus membantu tenaga medis mengenali faktor risiko yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Melalui konsultasi dengan dokter, ibu hamil dapat memperoleh informasi mengenai kondisi kehamilan, kebutuhan pemeriksaan lanjutan, serta persiapan menghadapi persalinan. Pelayanan diberikan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kebutuhan masing-masing pasien.

Humariadi menjelaskan, pemantauan kehamilan tidak hanya bertujuan memastikan perkembangan janin, tetapi juga membantu mendeteksi lebih awal kondisi yang berpotensi menimbulkan komplikasi. Dengan pemeriksaan yang tepat, langkah penanganan dapat direncanakan berdasarkan hasil evaluasi medis.

“Pemeriksaan kehamilan secara teratur sangat penting untuk memantau kesehatan ibu dan janin. Kami berharap ibu hamil dapat mengikuti anjuran pemeriksaan tenaga medis dan segera mencari pertolongan apabila mengalami tanda atau keluhan yang mengkhawatirkan,” katanya.

Jangan Abaikan Keluhan Kesehatan Reproduksi

Gangguan menstruasi, nyeri haid yang berat, dan perubahan keputihan merupakan sejumlah keluhan yang perlu diperhatikan, terutama apabila terjadi berulang, semakin parah, atau disertai gejala lain.

Meski tidak semua keluhan menandakan penyakit serius, pemeriksaan medis dapat membantu memastikan penyebabnya. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan diagnosis sendiri atau mengonsumsi obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan yang berwenang.

Kesadaran melakukan pemeriksaan secara berkala menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan reproduksi. Dengan memahami kondisi tubuh dan berkonsultasi ketika diperlukan, perempuan dapat memperoleh penanganan yang lebih sesuai serta mengurangi risiko keterlambatan penanganan masalah kesehatan.

Sejalan dengan Arahan Wali Kota Serang

Penguatan pelayanan kesehatan perempuan ini sejalan dengan arahan Wali Kota Serang, Haji Budi Rustandi, agar RSUD Kota Serang terus meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan akses kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat.

Humariadi menegaskan, rumah sakit berupaya menghadirkan pelayanan yang profesional, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Upaya tersebut dilakukan melalui pelayanan medis sesuai kebutuhan pasien serta pemberian informasi kesehatan agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan dan deteksi dini.

Ia berharap keberadaan Poliklinik Obgyn dapat membantu masyarakat memperoleh pemeriksaan dan konsultasi kesehatan perempuan secara lebih mudah. Dengan dukungan tenaga medis dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, kualitas hidup perempuan diharapkan dapat terus meningkat.

RSUD Kota Serang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia sesuai kebutuhan. Perempuan yang mengalami keluhan kesehatan reproduksi maupun membutuhkan pemantauan kehamilan dapat berkonsultasi dengan tenaga medis untuk memperoleh pemeriksaan dan penanganan yang tepat.

Melalui pelayanan Poliklinik Obgyn, RSUD Kota Serang berkomitmen mendukung kesehatan perempuan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Serang.

(ADV)

Rumah Rusak dan Bocor, Aminah Berharap Bisa Tidur Nyenyak

 

Wali Kota Serang Budi Rustandi bersama Camat Curug Eni Sudaryani menyalurkan bantuan RTLH.

SERANG – Pemerintah Kota Serang terus berupaya membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak. Atas arahan Wali Kota Serang Budi Rustandi, Camat Curug Eni Sudaryani mengawal penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga yang membutuhkan.

Salah satu penerima bantuan tersebut adalah Aminah, warga Lingkungan Kadaraha, RT 011/RW 004, Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang. Bantuan ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi rumah Aminah agar lebih aman dan nyaman untuk ditempati bersama keluarganya.

Eni Sudaryani mengatakan, program RTLH merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang masih tinggal di rumah dengan kondisi rusak dan membutuhkan perbaikan. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Provinsi Banten.

Menurut Eni, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama warga yang kondisi rumahnya sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Rumah yang rusak dan bocor saat hujan tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga dapat memengaruhi keamanan penghuni.

“Kalau hujan bocor di mana-mana, tentu untuk tidur saja susah. Dengan adanya bantuan ini, Pak Wali Kota berharap Ibu Aminah dan keluarganya bisa kembali tidur dengan nyenyak dan tinggal dengan lebih nyaman,” kata Eni, Selasa (27/10/2026).

Ia menjelaskan, penyaluran bantuan RTLH dilakukan secara bertahap karena masih ada warga lain di Kecamatan Curug yang mengajukan bantuan serupa. Pemerintah perlu memproses pengajuan berdasarkan data yang masuk serta mempertimbangkan kondisi kerusakan rumah.

“Semua warga yang masuk dalam program RTLH akan mendapatkan bantuan. Hanya saja, pelaksanaannya harus bergiliran karena ada antrean. Data yang masuk lebih dahulu akan diproses terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan kondisi rumah, terutama yang kerusakannya cukup parah,” ujarnya.

Eni berharap, bantuan yang diterima Aminah dapat membawa perubahan nyata bagi kehidupan keluarganya. Perbaikan rumah diharapkan membuat keluarga tersebut dapat beristirahat dengan lebih tenang dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman.

Ia menegaskan, Kecamatan Curug akan terus mengawal pelaksanaan program pemerintah agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Serang Budi Rustandi agar kebutuhan dasar masyarakat, termasuk tempat tinggal yang layak, mendapat perhatian.

“Pak Wali Kota tidak ingin lagi ada warga yang kesusahan di bawah kepemimpinannya. Karena itu, kami di kecamatan ikut mengawal agar program bantuan pemerintah bisa dirasakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Eni juga berharap program RTLH dapat terus berlanjut sehingga warga lain yang rumahnya belum layak huni memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan perbaikan. Dengan demikian, semakin banyak keluarga yang dapat tinggal di rumah yang aman dan nyaman.

Pemerintah Kecamatan Curug turut mengimbau warga yang membutuhkan bantuan agar memastikan data pengajuan dan kondisi rumah tercatat dengan baik. Data tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengajuan bantuan berikutnya.

Melalui program RTLH, Pemerintah Kota Serang bersama Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan dukungan untuk memperbaiki rumahnya. (ADV)

Modernisasi Transportasi Kota Serang, 200 Becak Listrik Disiapkan untuk Pengemudi

 

Wali Kota Serang Budi Rustandi. 

KOTA SERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus berupaya meningkatkan taraf hidup pekerja sektor informal melalui modernisasi transportasi yang inklusif.

Wali Kota Serang Budi Rustandi meninjau langsung pelaksanaan pelatihan teknis bagi 200 calon pengemudi becak listrik pada Senin 26 Oktober 2026 di Kantor Kelurahan Banjarsari Cipocok Jaya Kota Serang. 

Kegiatan peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan operasional armada sekaligus memberikan edukasi terkait kelistrikan dasar kepada para penerima manfaat.

Kata Budi, bantuan armada ramah lingkungan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengangkat derajat ekonomi masyarakat kecil.

Wali Kota Serang Budi Rustandi menyampaikan apresiasinya atas intervensi strategis dari Presiden Prabowo Subianto.

Dijelaskan Budi, program bantuan ini dirancang secara khusus untuk mempermudah masyarakat dalam mencari nafkah sehari-hari.

"Ini adalah program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menyejahterakan rakyatnya," ujar Wali Kota Budi Rustandi.

"Semoga armada ini bisa bermanfaat dan mampu menaikkan taraf ekonomi warga yang selama ini berprofesi sebagai pengemudi becak," tambahnya.

Guna memastikan bantuan strategis ini tepat sasaran dan berkesinambungan, Pemkot Serang, lanjut Budi akan memberikan pembinaan khusus kepada para peserta.

Selain itu, kata Budi, seluruh penerima manfaat diarahkan untuk menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen dalam merawat dan tidak memindahtangankan unit armada kepada pihak lain.

Wali Kota Budi Rustandi juga memastikan pemerintah akan terus mengawal jalannya program ini hingga ke tahap implementasi di lapangan.

"Nanti ketika tahapan pelatihan dan verifikasi ini selesai, saya akan datang langsung untuk menyerahkan unitnya kepada masyarakat penerima manfaat," tegasnya.

Dikatakan Budi Rustandi rencananya, operasional 200 unit kendaraan bertenaga baterai ini akan dipusatkan di berbagai kawasan wisata strategis dan kompleks perumahan di Kota Serang.

Kehadiran armada modern ini diharapkan mampu menggantikan beban tenaga kayuh manual, sehingga warga dapat bekerja jauh lebih efisien tanpa harus menguras tenaga secara berlebihan.

Langkah inovatif ini sejalan dengan program prioritas Pemkot Serang dalam mewujudkan transisi energi ramah lingkungan di sektor transportasi publik perkotaan.

Inovasi teknologi hijau ini dinilai sebagai solusi strategis yang mampu menekan angka emisi gas buang daerah, tanpa harus mengorbankan budaya transportasi lokal yang telah menjadi ciri khas masyarakat.

PSEL Serang Raya Butuh 1.161 Ton Sampah per Hari, Pemkot Serang Matangkan Skema Pasokan

 

Pemkot Serang Bahas Draft Perjanjian Kerja Sama PSEL Serang Raya, Perkuat Komitmen Pengelolaan Sampah Berkelanjutan.

SERANG- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang masih mematangkan skema pemenuhan pasokan sampah untuk proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Serang Raya. Kebutuhan sampah yang mencapai 1.161 ton per hari menjadi salah satu aspek penting yang harus dipastikan sebelum pemerintah daerah menyepakati perjanjian kerja sama.

Pemenuhan volume sampah tersebut menjadi perhatian karena pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga pasokan sesuai kebutuhan operasional PSEL. Apabila volume yang disediakan tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian, pemerintah daerah berpotensi dikenakan penalti.

Sementara itu, besaran denda maupun mekanisme penerapan sanksi tersebut masih menjadi hal yang perlu dicermati dalam pembahasan kerja sama.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Farach Richi, mengatakan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pasokan harus dihitung secara cermat. Selain ketersediaan sampah, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan armada dan sistem pengangkutan agar distribusi menuju Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong berjalan lancar.

“Yang dibahas terkait jumlah pasokan sampah, apakah bisa terpenuhi atau tidak, karena nanti apabila tidak terpenuhi ada penalti. Kemudian, langkah-langkahnya bagaimana supaya tidak terkena penalti,” kata Farach dalam keterangannya pada 27 September 2026.

Menurut Farach, produksi sampah dari Kota Serang diperkirakan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pasokan. Namun, kemampuan tersebut tetap harus dibarengi dengan sistem pengangkutan yang memadai dan perencanaan distribusi yang terukur.

“Kalau dari Kota Serang sendiri insya Allah bisa terpenuhi. Tinggal nanti bagaimana proses pemenuhan sampah itu, mulai dari transportasinya bagaimana, sehingga bisa kita penuhi,” ujarnya.

Kesiapan armada menjadi salah satu pekerjaan yang perlu diselesaikan. Jumlah kendaraan pengangkut sampah saat ini belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung kebutuhan pasokan secara optimal. Karena itu, penambahan armada direncanakan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun.

Kondisi tersebut membuat Pemkot Serang perlu menyusun perhitungan yang realistis mengenai kemampuan pengangkutan sampah setiap hari. Pasalnya, kebutuhan 1.161 ton per hari tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sampah, tetapi juga konsistensi pengiriman dari sumber sampah menuju lokasi pengolahan.

Gangguan operasional kendaraan, keterlambatan pengangkutan, hingga ketidaksesuaian volume pasokan menjadi sejumlah risiko yang perlu diantisipasi sejak awal. Perencanaan ini penting agar kewajiban pemerintah daerah tidak menjadi beban yang sulit dipenuhi ketika PSEL mulai beroperasi.

Di sisi lain, Pemkot Serang masih mencermati draf perjanjian kerja sama proyek PSEL Serang Raya. Pemeriksaan dilakukan terhadap pasal-pasal yang mengatur hak, kewajiban, mekanisme pemenuhan pasokan, hingga konsekuensi apabila pemerintah daerah tidak mampu memenuhi ketentuan yang disepakati.

Pemkot Serang ingin memastikan setiap kewajiban dalam perjanjian sesuai dengan kemampuan daerah dan didukung perencanaan teknis yang memadai. Kejelasan mengenai mekanisme penalti juga menjadi hal penting agar pemerintah daerah memahami risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan kerja sama.

Dengan kebutuhan pasokan mencapai 1.161 ton sampah per hari, kesiapan logistik dan kepastian aturan menjadi faktor penting dalam kelanjutan proyek PSEL Serang Raya. Pemenuhan aspek tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan operasional fasilitas pengolahan sampah sekaligus mengurangi risiko bagi pemerintah daerah. (ADV) 

PSEL Cilowong Makin Siap, Pemkot Serang Tuntaskan Persiapan Lahan dan Pasokan Air

  

Kepala DLH Kota Serang Farach Richi. 

SERANG – Pemerintah Kota Serang mengkaji tiga alternatif sumber air untuk mendukung pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Serang Raya di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong. Kajian ini bertujuan memastikan ketersediaan dan kecukupan pasokan air untuk mendukung pembangunan serta operasional fasilitas tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Farach Richi, mengatakan tiga sumber air yang menjadi alternatif adalah Cicurugan, Cikaduen, dan Sindangheula. Pemkot Serang mengkaji kelayakan ketiganya dengan melibatkan Perumda Air Minum Tirta Madani dan tim perencanaan dari Chandra Asri.

“Air ini sedang dalam tahap pengkajian. Kita juga berkoordinasi dengan PDAM Tirta Madani. Ada tiga konsep, pertama dari Cicurugan, Cikaduen, sama Sindangheula,” ujar Farach, Senin (5/10/2026) lalu.

Farach menjelaskan, kajian tersebut akan mengukur ketersediaan dan debit air dari setiap sumber. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan alternatif yang mampu memenuhi kebutuhan proyek PSEL Serang Raya.

Saat ini, Pemkot Serang masih menunggu data neraca debit air dari Balai C3. Data tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan sumber air yang paling memungkinkan. Tim perencanaan dari Chandra Asri turut terlibat dalam proses kajian tersebut.

“Kita sedang menunggu neraca debit air dari Balai C3. Insya Allah, itu dilaksanakan oleh tim perencanaan dari Chandra Asri,” katanya.

Pemkot Serang menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL Serang Raya berlangsung pada akhir Desember 2026. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah daerah terus mematangkan berbagai persiapan teknis, termasuk memastikan ketersediaan sumber air dan menuntaskan pembebasan lahan tambahan di kawasan TPAS Cilowong.

Farach menyebutkan, proyek tersebut membutuhkan lahan tambahan sekitar lima hektare. Lahan berupa sawah tadah hujan itu merupakan milik sekitar 54 warga atau kepala keluarga (KK) yang saat ini masih menjalani proses administrasi pembebasan.

Menurut Farach, pemerintah telah menyelesaikan penilaian harga atau appraisal dan menyampaikan informasi nilai ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan. Saat ini, Pemkot Serang melanjutkan penyelesaian dokumen administrasi sebelum proses pembebasan lahan rampung.

“Appraisal sudah, penyampaian ke masyarakat sudah. Sekarang sedang dalam tahap penyelesaian administrasi,” jelasnya.

Pemkot Serang menyiapkan anggaran sebesar Rp4,2 miliar untuk membayar ganti rugi pembebasan lahan tersebut. “Total ganti rugi Rp4,2 miliar,” tegas Farach.

Setelah pembebasan lahan selesai, pemerintah akan melanjutkan penataan aset dan pengurusan sertifikat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tahapan tersebut menjadi bagian dari persiapan lahan sebelum pembangunan fasilitas PSEL Serang Raya berjalan.

Farach mengatakan, pembangunan PSEL Serang Raya diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 18 hingga 20 bulan setelah groundbreaking. Karena itu, pemerintah terus mempersiapkan kebutuhan pendukung agar pembangunan dapat berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.

Selain pembebasan lahan, kepastian sumber air menjadi salah satu aspek penting yang harus dituntaskan. Pemkot Serang berharap hasil kajian teknis dan penyelesaian administrasi dapat mendukung kelancaran pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di TPAS Cilowong tersebut. (ADV)

Pertumbuhan Ekonomi Banten Tren Positif, Sensus Ekonomi 2026 Jadi Tolok Ukur Kebijakan Baru

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Memberikan Sambutan Pada Acara Insights Forum Memberdah Langkah Ekonomi Banten Dan Malam Penganugrahan Kontributor Data 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi menegaskan bahwa Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peranan penting. Sensus ini menjadi landasan utama dalam memetakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Banten.

​Pernyataan tersebut disampaikan Sekda Deden pada acara "Insights Forum: Membedah Langkah Ekonomi Banten dan Penganugerahan Kontributor Data 2026" di Hotel Aston, Kota Serang, Selasa (13/10/2026). Dalam acara yang mengusung tema "Membedah Lanskap Ekonomi Banten Era Industri 5.0 melalui Lensa Sensus Ekonomi 2026" tersebut, Sekda Deden bersama Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana turut menyerahkan penghargaan kepada sejumlah instansi dan pihak swasta yang berperan aktif menyukseskan SE 2026.

​Menurut Sekda Deden, hasil SE 2026 diharapkan menjadi fondasi untuk memetakan struktur dan karakteristik usaha, serta mengidentifikasi sektor-sektor unggulan. "Ini termasuk pemetaan sumber pertumbuhan ekonomi baru serta perumusan strategi transformasi ekonomi Banten yang makin produktif, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya.

​Ia juga menyoroti tren positif pertumbuhan ekonomi Banten yang meningkat dari 4,79 persen pada 2024 menjadi 5,37 persen pada 2025, dan mencapai 5,49 persen pada triwulan II-2026. Pencapaian ini dinilai perlu disyukuri sekaligus memicu optimisme terhadap prospek perekonomian daerah ke depan.

​"Semangat optimisme ini hendaknya senantiasa kita jaga dan perkuat melalui kolaborasi, inovasi, serta kebijakan pembangunan yang makin tepat sasaran," tambah Sekda Deden.

​Terlebih, Bank Indonesia memprakirakan ekonomi Banten pada 2026 tetap tumbuh kuat pada kisaran 5,1 hingga 5,9 persen. Oleh karena itu, optimisme ini harus diiringi upaya nyata agar pertumbuhan ekonomi membawa manfaat bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, penguatan UMKM, dan pemerataan di seluruh wilayah Banten.

​Pengembangan kawasan industri baru, investasi, dan pariwisata juga dinilai krusial untuk memacu pertumbuhan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten. Lebih lanjut, Sekda Deden menilai Insights Forum ini sangat strategis untuk memperkuat sinergi dan menyamakan pemahaman mengenai arah transformasi ekonomi daerah di era Industri 5.0.

​"Masukan dan rekomendasi dari forum ini akan menjadi landasan merumuskan kebijakan serta menyusun program pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berbasis bukti (evidence-based policy). Yang terpenting adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan," paparnya.

​Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah menyukseskan pelaksanaan SE 2026, yang kini pendataannya telah mencapai 100 persen.

​"Data ini merupakan potret menyeluruh dari kondisi perekonomian masyarakat Banten berdasarkan fakta riil yang dikumpulkan oleh petugas di lapangan," kata Yusniar.

​Yusniar menegaskan bahwa validitas data yang terverifikasi akan sangat membantu kesuksesan berbagai program Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini sejalan dengan tema HUT ke-26 Provinsi Banten, yakni "Banten Bergerak, Maju Berdampak".

​"Kata kuncinya adalah berdampak. Data yang kami himpun dari masyarakat harus berdampak serta menjadi tolok ukur dalam setiap pengambilan kebijakan agar benar-benar tepat sasaran," pungkasnya. (Red).