 |
| Pemkot Serang Bahas Draft Perjanjian Kerja Sama PSEL Serang Raya, Perkuat Komitmen Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. |
SERANG- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang masih mematangkan skema pemenuhan pasokan sampah untuk proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Serang Raya. Kebutuhan sampah yang mencapai 1.161 ton per hari menjadi salah satu aspek penting yang harus dipastikan sebelum pemerintah daerah menyepakati perjanjian kerja sama.
Pemenuhan volume sampah tersebut menjadi perhatian karena pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga pasokan sesuai kebutuhan operasional PSEL. Apabila volume yang disediakan tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian, pemerintah daerah berpotensi dikenakan penalti.
Sementara itu, besaran denda maupun mekanisme penerapan sanksi tersebut masih menjadi hal yang perlu dicermati dalam pembahasan kerja sama.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Farach Richi, mengatakan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pasokan harus dihitung secara cermat. Selain ketersediaan sampah, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan armada dan sistem pengangkutan agar distribusi menuju Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong berjalan lancar.
“Yang dibahas terkait jumlah pasokan sampah, apakah bisa terpenuhi atau tidak, karena nanti apabila tidak terpenuhi ada penalti. Kemudian, langkah-langkahnya bagaimana supaya tidak terkena penalti,” kata Farach dalam keterangannya pada 27 September 2026.
Menurut Farach, produksi sampah dari Kota Serang diperkirakan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pasokan. Namun, kemampuan tersebut tetap harus dibarengi dengan sistem pengangkutan yang memadai dan perencanaan distribusi yang terukur.
“Kalau dari Kota Serang sendiri insya Allah bisa terpenuhi. Tinggal nanti bagaimana proses pemenuhan sampah itu, mulai dari transportasinya bagaimana, sehingga bisa kita penuhi,” ujarnya.
Kesiapan armada menjadi salah satu pekerjaan yang perlu diselesaikan. Jumlah kendaraan pengangkut sampah saat ini belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung kebutuhan pasokan secara optimal. Karena itu, penambahan armada direncanakan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun.
Kondisi tersebut membuat Pemkot Serang perlu menyusun perhitungan yang realistis mengenai kemampuan pengangkutan sampah setiap hari. Pasalnya, kebutuhan 1.161 ton per hari tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sampah, tetapi juga konsistensi pengiriman dari sumber sampah menuju lokasi pengolahan.
Gangguan operasional kendaraan, keterlambatan pengangkutan, hingga ketidaksesuaian volume pasokan menjadi sejumlah risiko yang perlu diantisipasi sejak awal. Perencanaan ini penting agar kewajiban pemerintah daerah tidak menjadi beban yang sulit dipenuhi ketika PSEL mulai beroperasi.
Di sisi lain, Pemkot Serang masih mencermati draf perjanjian kerja sama proyek PSEL Serang Raya. Pemeriksaan dilakukan terhadap pasal-pasal yang mengatur hak, kewajiban, mekanisme pemenuhan pasokan, hingga konsekuensi apabila pemerintah daerah tidak mampu memenuhi ketentuan yang disepakati.
Pemkot Serang ingin memastikan setiap kewajiban dalam perjanjian sesuai dengan kemampuan daerah dan didukung perencanaan teknis yang memadai. Kejelasan mengenai mekanisme penalti juga menjadi hal penting agar pemerintah daerah memahami risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan kerja sama.
Dengan kebutuhan pasokan mencapai 1.161 ton sampah per hari, kesiapan logistik dan kepastian aturan menjadi faktor penting dalam kelanjutan proyek PSEL Serang Raya. Pemenuhan aspek tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan operasional fasilitas pengolahan sampah sekaligus mengurangi risiko bagi pemerintah daerah. (ADV)
Tidak ada komentar
Posting Komentar