Pemerintahan
Pemerintahan/block-5
Hukum
Hukum/block-3
Pariwisata
Pariwisata/block-3
Serang - Polda Banten menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAGNAS) Provinsi Banten bertempat di Pendopo Gubernur Provinsi Banten pada Senin (13/07).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Banten Dr. H.R. Achmad Dimyati Natakusumah, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea Ketua Umum DPP BAMAG Nasional Dr. Japarlin Marbun, Pengurus DPP BAMAG Nasional, serta Pengurus DPW BAMAG Nasional Provinsi Banten.
Dalam kesempatannya, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan bahwa Polda Banten menyambut baik pelantikan kepengurusan DPW BAMAGNAS Provinsi Banten sebagai wadah yang dapat mempererat persaudaraan dan memperkuat kerukunan antarumat beragama.
"Kami mengucapkan selamat kepada pengurus DPW BAMAGNAS Provinsi Banten yang telah dilantik. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjadi jembatan dalam memperkuat persatuan, menjaga toleransi, dan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis," katanya.
Selanjutnya, Kombes Pol Maruli menyampaikan bahwa sinergi antara kepolisian dengan tokoh agama dan organisasi keagamaan merupakan salah satu kunci dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
"Sinergi yang baik antara kepolisian, tokoh agama, dan organisasi keagamaan, situasi kamtibmas di wilayah Banten akan tetap aman, damai, dan kondusif. Peran para tokoh agama sangat penting dalam menjaga persatuan serta memperkuat nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat," ujarnya.
Diakhir, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea berharap kolaborasi yang telah terjalin antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat.
"Dengan kebersamaan seluruh elemen masyarakat, kita dapat bersama-sama menjaga Provinsi Banten tetap aman, damai, dan sejuk," tutupnya. (Red).
Gunung Anak Krakatau Berstatus Level III (Siaga), Aktivitas Kawasan Wisata Pantai Anyer Dan Carita Berlangsung Normal.
Aktivitas wisata di kawasan Pantai Anyer dan Carita tetap berlangsung normal meski Gunung Anak Krakatau (GAK) berstatus Level III (Siaga). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus melakukan pemantauan perkembangan aktivitas gunung api sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dengan mengacu pada informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Lutfi Mujahidin mengatakan, fokus pemerintah tidak hanya pada aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, tetapi juga terhadap kemungkinan dampak yang ditimbulkan, terutama potensi tsunami.
“Mitigasi sudah kita lakukan sejak awal tahun, bahkan kita perkuat pasca level III status GAK,” kata Lutfi, Kamis (9/7/2026).
Menurut Lutfi, keputusan untuk melakukan evakuasi masyarakat akan bergantung pada hasil analisis dan informasi resmi mengenai potensi tsunami. Erupsi gunung tidak serta-merta menyebabkan masyarakat harus mengungsi apabila tidak terdapat indikasi tsunami.
Ia menjelaskan, apabila terjadi erupsi yang berpotensi memicu tsunami, masyarakat di wilayah pesisir memiliki waktu sekitar 40 menit untuk melakukan evakuasi. BPBD Provinsi Banten terus memperkuat koordinasi dengan PVMBG, BMKG, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, serta memberikan pelatihan kepada Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) agar proses evakuasi dapat dilakukan secara cepat apabila diperlukan.
Lutfi mengimbau masyarakat tidak panik menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Hasil pantauannya terkait aktivitas wisata di Anyer-Cinangka berjalan normal.
Sementara itu, Pengamat Gunung Api PVMBG Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau Anggi Nuryo Saputro menjelaskan, hingga saat ini rekomendasi PVMBG masih tetap sama, yakni masyarakat, wisatawan, nelayan, maupun pendaki dilarang melakukan aktivitas dalam radius tiga kilometer dari kawah aktif.
“Kondisi kegempaan masih fluktuatif dan rekomendasinya belum berubah, masih tiga kilometer dari kawah pusat. Semua informasi resminya dapat diakses melalui MAGMA Indonesia,” ujar Anggi saat ditemui di Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau.
Anggi menjelaskan, berdasarkan kajian para ahli, kondisi morfologi Gunung Anak Krakatau saat ini berbeda dengan kondisi menjelang tsunami Selat Sunda pada 2018. Saat itu tinggi tubuh gunung mencapai sekitar 337 meter di atas permukaan laut (mdpl) sebelum terjadi longsoran, sedangkan hasil pengamatan terbaru menunjukkan tinggi Gunung Anak Krakatau sekitar 158 mdpl.
“Kalau berdasarkan kajian para ahli, potensinya berbeda dengan tahun 2018. Dulu tinggi gunung sekitar 337 mdpl, sedangkan sekarang 158 mdpl, sehingga kondisinya tidak sama. Namun, masyarakat tetap harus mematuhi rekomendasi PVMBG,” katanya.
Ia menambahkan, sepanjang pemantauan PVMBG, Gunung Anak Krakatau belum pernah ditetapkan pada Status Level IV (Awas). Bahkan saat longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau pada Desember 2018 yang memicu tsunami Selat Sunda, status aktivitas gunung tetap berada pada Level III (Siaga). Karena itu, masyarakat diminta tidak menafsirkan tingkat aktivitas gunung hanya berdasarkan peristiwa masa lalu, melainkan tetap mengikuti rekomendasi resmi PVMBG dan informasi pemerintah.
Pantauan di sejumlah destinasi wisata menunjukkan aktivitas pariwisata tetap berjalan normal. Di Pantai Bandulu, Abdul Malik (42), wisatawan asal Bekasi yang datang bersama rombongan sekitar 30 orang dari Universitas Pancasila mengatakan memilih perjalanan wisata ke Anyer karena telah direncanakan sekitar satu bulan sebelumnya.
“Perjalanannya menyenangkan dan suasana pantainya juga bagus. Saya lihat kondisinya masih aman, belum ada masalah apa-apa,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Marlian (39), warga Tajur Halang, Parung, Bogor, yang datang bersama 28 anggota komunitas senam. Meski mengetahui peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, rombongannya tetap melaksanakan agenda wisata.
“Kami tetap berangkat karena informasinya aman. Tadi bahkan sempat naik perahu ke tengah laut dan semuanya berjalan lancar,” katanya.
Di Pantai Pandan, Carita, Jonelisa (18), pelajar asal Nabire, Papua Tengah, yang saat ini menempuh pendidikan di Tangerang, juga tetap menikmati liburan bersama dua kerabatnya.
“Saya tahu informasi Gunung Anak Krakatau dari media sosial. Tapi setelah melihat masih banyak wisatawan yang berlibur ke Carita, kami tetap datang untuk menikmati liburan,” tuturnya.
Ramainya kunjungan wisatawan juga dirasakan pelaku usaha di Pantai Bandulu. Petugas penjualan tiket dan penyewaan saung, Maria Ulfah, mengatakan hingga siang hari tercatat sekitar 10 bus rombongan dan 15 kendaraan pribadi memasuki kawasan wisata. Pada akhir pekan, jumlah kunjungan mencapai sekitar 30 hingga 50 bus serta puluhan kendaraan pribadi.
“Pengunjung tetap ramai. Penyewaan saung juga tetap berjalan seperti biasa dan sampai sekarang peningkatan status Gunung Anak Krakatau tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan,” ujarnya. (Red).
Gubernur Banten Andra Soni, Meninjau Proses Khitanan Massal Pada Rangkaian Festival Cengkok Muharram 1448 H/2026 M, Di Kampung Cengkok, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang.
Gubernur Banten Andra Soni sampaikan apresiasi atas semangat gotong royong dan partisipasi warga Kampung Cengkok, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang dalam pembangunan. Pendidikan anak usia dini, taman baca, hingga usaha mikro kecil menengah (UMKM) tumbuh di kampung ini.
“Saya datang ke sini dan merasa luar biasa. Saya melihat anak-anaknya sehat, UMKM-nya berkembang, dan acaranya disiapkan dengan sangat baik,” ujar Andra SOni saat menghadiri Festival Muharram Cengkok 1448 H/2026 M yang diinisiasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Hidayah bersama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Cengkok Karya Mandiri, Sabtu (11/7/2026).
“Dengan semangat gotong royong, masyarakat Kampung Cengkok berhasil menghidupkan berbagai kegiatan sosial terlihat dari aktifnya pendidikan anak usia dini, taman baca, hingga pelaku UMKM yang berkembang,” tambahnya.
Andra Soni juga memuji penyelenggaraan Festival Muharram yang dinilai berlangsung tertib dan profesional meski digelar di tingkat kampung. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan membangun kegiatan berkualitas melalui kolaborasi dan partisipasi bersama.
“Hal-hal baik seperti ini harus kita duplikasi. Amati, tiru, dan modifikasi,” ucapnya.
Festival Muharram Cengkok 1448 H/2026 M, memadukan kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Rangkaian acaranya meliputi khitanan massal bagi 60 anak dari Kecamatan Jayanti dan masyarakat umum, bazar puluhan UMKM lokal untuk mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat, talkshow inspiratif, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta pelayanan perekaman KTP elektronik.
Selain mengapresiasi inisiatif masyarakat, Andra Soni turut menyampaikan sejumlah program pemerintah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya Program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, Program Sekolah Geratis bagi SMA, SMK dan SKh swasta, penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia juga mengapresiasi kondisi anak-anak di Kampung Cengkok yang dinilainya tumbuh sehat, percaya diri, serta memiliki kemampuan yang baik. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kepedulian masyarakat terhadap pendidikan dan tumbuh kembang anak.
Dalam kesempatan itu, Andra Soni turut menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga. Menurutnya, kebiasaan memilah sampah organik dan nonorganik menjadi langkah sederhana yang dapat mencegah persoalan lingkungan di masa depan, termasuk risiko kebakaran di tempat pembuangan akhir akibat gas metana.
“Kita harus mulai memilah sampah dari rumah. Itu langkah sederhana yang dampaknya sangat besar,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Andra kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kampung Cengkok atas semangat kebersamaan yang telah ditunjukkan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Haji dan Umrah RI Abdul Rahman Saputra, Staf Khusus Menteri Sosial RI Fuji Abdul Rahman, serta Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, bersama unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, dan ratusan warga yang memadati lokasi acara. (RED).
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Meraih Dua Penghargaan Bronze Winner Dalam Ajang The 5th Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2026.
Jakarta – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan Bronze Winner pada ajang The 5th Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2026 yang diselenggarakan oleh PR INDONESIA. Penghargaan tersebut diumumkan dalam acara Awarding IDEAS 2026 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
IDEAS merupakan ajang penghargaan tahunan yang mengapresiasi institusi dengan praktik terbaik dalam komunikasi berbasis Diversity, Equity, Inclusion (DEI) serta Environmental, Social, Governance (ESG). Penjurian IDEAS 2026 dilaksanakan secara daring dan menetapkan Untirta sebagai penerima penghargaan pada dua kategori. Untirta meraih Bronze Winner kategori Insan ESG subkategori ESG Manager yang diterima oleh Adhitya Angga Pratama, M.I.Kom., serta Bronze Winner kategori ESG Communication Program subkategori Environmental melalui program “From Waste to Wealth”.
Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) Untirta, Deden Hery Hermawan, S.E., M.M, menjelaskan bahwa IDEAS merupakan kompetisi dan penganugerahan program komunikasi atau Public Relations (PR) strategis yang diselenggarakan oleh PR INDONESIA. Menurutnya, ajang tahunan tersebut terbuka bagi kementerian, pemerintah daerah, BUMN, perguruan tinggi, hingga korporasi swasta di seluruh Indonesia dengan tujuan mendorong komunikasi program keberlanjutan yang mampu menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat dan lingkungan.
“Ajang IDEAS 2026 merupakan kompetisi komunikasi strategis berbasis DEI dan ESG yang sangat bergengsi di tingkat nasional. Alhamdulillah, tahun ini Untirta berhasil meraih dua penghargaan, yaitu penghargaan Insan IDEAS yang diraih oleh Adhitya Angga Pratama, M.I.Kom dan penghargaan program ESG Communication melalui From Waste to Wealth. Capaian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun Untirta tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Deden.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi Untirta untuk terus aktif berpartisipasi pada ajang IDEAS di tahun-tahun mendatang serta memperluas partisipasi pada lebih banyak kategori dan cabang penghargaan.
“Ke depan kami berharap Untirta terus aktif mengikuti ajang IDEAS dan dapat berpartisipasi pada lebih banyak kategori yang diselenggarakan. Saya juga mengucapkan selamat kepada Adhitya Angga Pratama dan seluruh tim Humas Untirta. Teruslah berkarya dan membawa nama Untirta di kancah nasional” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja (Kapokja) Humas Untirta, Adhitya Angga Pratama, M.I.Kom., yang juga menerima penghargaan Bronze Winner kategori Insan ESG – ESG Manager, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh tim Humas Untirta dan dukungan penuh pimpinan universitas.
“Penghargaan ini bukanlah pencapaian individu, melainkan hasil kerja bersama seluruh tim Humas Untirta serta dukungan pimpinan universitas. Melalui program From Waste to Wealth, kami ingin menunjukkan bahwa komunikasi kehumasan dapat menjadi instrumen perubahan, menghubungkan gagasan keberlanjutan dengan aksi nyata yang dirasakan masyarakat. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan program komunikasi yang inovatif, berdampak, dan menginspirasi,” kata Adhitya.
Program From Waste to Wealth sendiri merupakan salah satu inovasi komunikasi ESG Untirta yang mengangkat pengelolaan sampah menjadi sumber nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program tersebut mengedepankan edukasi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai implementasi visi Healthy, Integrated, Smart and Green (HITS Green) University sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Keberhasilan meraih dua penghargaan nasional ini semakin memperkuat posisi Untirta sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya unggul dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga mampu menghadirkan komunikasi publik yang inovatif, strategis, dan berdampak. Prestasi ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh sivitas akademika untuk terus menghadirkan berbagai program keberlanjutan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. (Adv)
Gubernur Banten Andra Soni bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia Dody Hanggodo meninjau ruas Jalan Serdang–Bojonegara–Merak di Jalan Raya Bojonegara, Kabupaten Serang, Senin (6/7/2026). Peninjauan tersebut menjadi langkah percepatan rencana pelebaran jalan menjadi empat lajur guna mengurai kemacetan, meningkatkan keselamatan masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas kawasan industri di wilayah utara Provinsi Banten.
Ruas jalan nasional sepanjang 31,42 kilometer itu merupakan akses utama kendaraan dari dan menuju kawasan industri Bojonegara, kawasan tambang (quarry), serta Pelabuhan Bojonegara Bulk Terminal (BBJ). Tingginya mobilitas kendaraan berat selama ini menyebabkan kemacetan karena jalur tersebut juga digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, termasuk menuju sekolah dan fasilitas kesehatan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penanganan awal akan dilakukan dengan memanfaatkan ruang sempadan jalan yang tersedia sehingga badan jalan dapat diperlebar sekitar satu meter di setiap sisi. Langkah itu menjadi solusi sementara sebelum pembangunan jalan empat lajur direalisasikan.
“Harapannya jalan ini menjadi empat lajur. Masyarakat tetap menjadi prioritas, tetapi aktivitas industri juga harus terus berjalan agar perekonomian Banten semakin maju,” katanya.
Dody menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) pelebaran jalan empat lajur. Selanjutnya, Kementerian PU akan menyiapkan skema pendanaan, sementara Pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon akan menangani proses penyiapan lahan sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan aktivitas industri.
“Dengan kapasitas jalan yang lebih besar, pengaturan lalu lintas nantinya diharapkan dapat memisahkan kendaraan berat dengan kendaraan penumpang maupun sepeda motor sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman,” jelas Menteri Dody.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah beberapa kali menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat karena ruas Serdang–Bojonegara–Merak merupakan jalan nasional yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Kondisi jalan ini sudah tidak lagi memadai untuk kawasan industri yang terus berkembang. Karena itu kami mengusulkan pelebaran agar kebutuhan masyarakat dan industri dapat terlayani secara seimbang,” ujar Andra Soni.
Ia menegaskan, pelebaran jalan bukan semata untuk memperlancar distribusi logistik, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan ruas tersebut untuk bekerja, bersekolah, maupun mengakses layanan kesehatan.
“Sebagai bentuk komitmen percepatan, Kami (Pemprov Banten, red) telah menyiapkan DED pelebaran jalan empat lajur dan akan mendukung proses pengadaan lahan agar pembangunan dapat segera memasuki tahap konstruksi,” tambah Andra
Selain pelebaran Jalan Serdang–Bojonegara–Merak, Dikesempatan ini Andra Soni juga mengusulkan percepatan pelebaran ruas Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto yang menjadi akses utama menuju Kawasan Banten International Stadium (BIS). Menurutnya, ruas jalan nasional sepanjang 9,4 kilometer tersebut memiliki peran strategis karena menjadi akses menuju stadion multifungsi terbesar di Provinsi Banten sekaligus melayani mobilitas masyarakat di kawasan Sport Center Banten.
Andra menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan pelebaran sepanjang sekitar 3,5 kilometer mulai Simpang Palima Kota Serang hingga Pasar Baros Kabupaten Serang. Pelebaran tersebut diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas pada ruas yang saat ini masih terdiri atas dua lajur dua arah dan telah memiliki tingkat kejenuhan lalu lintas.
“Selain ruas Serdang–Bojonegara–Merak, kami juga mengusulkan pelebaran akses menuju Banten International Stadium. Ruas ini sangat penting karena menjadi jalur utama masyarakat menuju kawasan sport center dan mendukung kelancaran mobilitas di wilayah Serang,” kata Andra.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Banten memfokuskan penyusunan DED serta dokumen perencanaan pengadaan tanah. Hingga akhir tahun ditargetkan seluruh bidang tanah yang terdampak telah terinventarisasi sehingga proses sosialisasi dan pengadaan lahan dapat dilaksanakan pada 2027.
Menurut Arlan, pelebaran jalan direncanakan dilakukan secara bertahap dengan prioritas sekitar 10 kilometer pada tahap pertama. Lebar ruang milik jalan (ROW) akan ditingkatkan dari sekitar 8–10 meter menjadi 25 meter, termasuk penyesuaian sejumlah jembatan pada ruas tersebut.
“Target kami tahap pertama sepanjang 10 kilometer dapat diselesaikan lebih dahulu. Yang terpenting setiap tahapan berjalan tuntas sehingga pembangunan dapat berlanjut sesuai rencana,” katanya.
Melalui sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten, pelebaran Jalan Serdang–Bojonegara–Merak diharapkan mampu mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, memperlancar distribusi logistik, serta memperkuat daya saing kawasan industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. (Red).
Gubernur Banten Andra Soni, Menerima Kunjungan Pengurus Dewan Masjid (DMI) Provinsi Banten, Di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (06/07/2026).
Gubernur Banten Andra Soni menerima kunjungan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Banten di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (6/7/2026). Di pertemuan tersebut, dibahas sejumlah program unggulan DMI, khususnya mengenai pemberdayaan masjid dan masyarakat.
Gubernur Andra Soni menyampaikan apresiasinya atas berbagai program yang diinisiasi DMI. Menurutnya, masjid memiliki peran strategis tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat dan pemberdayaan masyarakat.
"Alhamdulillah, tadi kita menerima DMI Provinsi Banten, ada beberapa hal yang dibahas. Intinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyambut baik program-program yang disampaikan DMI," ungkap Andra Soni.
Sementara, Ketua DMI Provinsi Banten KH Bunyamin Hafidz mengatakan, terdapat beberapa program prioritas yang menjadi fokus DMI dan membutuhkan sinergi dengan Pemprov Banten. Salah satunya mengenai sertifikasi tanah wakaf milik umat.
"Program pertama adalah sertifikasi tanah wakaf, yang meliputi wakaf masjid, musala, majelis taklim, pondok pesantren, hingga sekolah agama. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri ATR/BPN, Bapak Nusron Wahid, dan kami berharap dapat terus disinergikan dengan Pemerintah Provinsi Banten," ujarnya.
Selain itu, DMI juga mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi marbot masjid, guru ngaji, dan imam masjid agar memperoleh perlindungan sosial. Kepesertaan ini dibuat agar ada manfaat perlindungan sosial bagi para marbot yang melakukan pengabdian.
"Kami ingin marbot, guru ngaji, dan imam masjid dapat bergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan. Manfaatnya sangat besar, mulai dari perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja hingga santunan kematian," katanya.
Pada kesempatan tersebut, DMI juga mengusulkan agar dibuat penyediaan fasilitas pengisian daya (charging) motor listrik di masjid-masjid yang memenuhi kriteria. DMI menargetkan penyediaan fasilitas tersebut di sekitar 3.000 masjid yang ada di Provinsi Banten. DMI juga berencana menggelar Festival Panjang Mulud sebagai upaya melestarikan tradisi keagamaan dan budaya Islam di Banten.
"Insya Allah, pada bulan Mulud atau September nanti kami akan mengadakan Festival Panjang Mulud," pungkasnya.
(Red).
Kepala Biro Kesejahteraan (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, Tubagus Rubal Faisal, Saat Membuka Orientasi Dewan Hakim MTQ XXIII Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026.
Peran dewan hakim dinilai krusial dalam menjaga kualitas dan marwah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIII Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026. Setiap hakim dituntut menjalankan tugas secara profesional, objektif, berintegritas, serta berpegang teguh pada kode etik.
"Dewan hakim memegang peran sentral dalam menilai secara objektif, adil, dan profesional demi keberhasilan pelaksanaan MTQ XXIII tingkat Provinsi Banten,” kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten Tubagus Rubal Faisal saat membuka Orientasi Dewan Hakim MTQ XXIII Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 di Aston Hotel Kota Serang, Senin (6/7/2026).
Orientasi tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan dewan hakim agar mampu menjalankan tugas secara maksimal, penuh amanah, serta turut memuliakan Al-Quran melalui pelaksanaan MTQ yang berkualitas.
Orientasi juga bertujuan meningkatkan pemahaman mereka terhadap tugas dan fungsinya. Termasuk menyamakan persepsi dalam penilaian pada setiap cabang lomba, memperkuat profesionalisme, objektivitas, dan integritas, serta memberikan pembekalan teknis maupun etis dalam proses penilaian.
Apalagi, mereka memiliki tanggung jawab besar. Mulai dari melakukan penilaian sesuai bidang yang ditugaskan, menegakkan keadilan dan profesionalisme dalam pemberian nilai, hingga menyampaikan hasil penilaian kepada panitia secara resmi.
"Dewan hakim juga memiliki tanggung jawab etis menjaga netralitas, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga kerahasiaan hasil penilaian hingga diumumkan secara resmi," ungkapnya.
Rubal menambahkan, MTQ kali ini mempertandingkan berbagai cabang yang memiliki standar penilaian tersendiri. Setiap dewan hakim harus memahami dan menguasai ketentuan penilaian sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
Ia berharap, dewan hakim dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Sehingga pelaksanaan MTQ XXIII Tingkat Provinsi Banten berlangsung kredibel, berkualitas, dan mampu melahirkan qari dan qariah terbaik.
"Dewan hakim harus memperhatikan kode etik yaitu tidak melakukan komunikasi pribadi dengan peserta selama kompetisi berlangsung, tidak menerima gratifikasi atau tekanan dalam bentuk apapun serta siap menerima evaluasi dan sanggahan melalui jalur resmi," ujarnya. (Red).
COPYRIGHT © BeritaGlobal.co.id