Sekda Deden Apriandhi Tegaskan Pengawasan Pupuk Subsidi Harus Tepat Sasaran

Cegah Kelangkaan dan Produk Palsu, Pemprov Banten Awasi Ketat Kios Pupuk Pertanian.

 BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi untuk memastikan petani memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara komprehensif, mulai dari pendataan penerima, penyaluran di tingkat kios, hingga pengujian sampel pupuk dan pestisida yang beredar.

​Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, saat membuka Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Banten Tahun 2026 di Le Dian Hotel, Kota Serang, Kamis (5/11/2026). Rapat tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten.

​Deden menekankan pentingnya memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak, tersedia saat dibutuhkan, serta disalurkan sesuai dengan alokasi dan harga yang telah ditetapkan. Menurutnya, pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh unsur yang tergabung di dalam KP3.

​Berdasarkan data per 1 November 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Banten tercatat mencapai 42 persen untuk jenis urea dari alokasi 82.729 ton, 77 persen untuk NPK dari alokasi 45.500 ton, dan 24 persen untuk pupuk organik dari alokasi 1.770 ton.

​"Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi kami untuk terus mendorong penyerapan pupuk agar lebih optimal," kata Sekda Deden.

​Lebih lanjut, Sekda Deden menambahkan bahwa saat ini masih terdapat petani yang membutuhkan pendataan dan pendampingan. Langkah ini penting agar para petani di daerah dapat mengakses pupuk bersubsidi sesuai dengan persyaratan administrasi.

​Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Saeful Bahri Maemun, menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi penyerapan pupuk adalah kondisi iklim yang berdampak langsung pada aktivitas pertanian. Sebagian petani terpaksa menunda pengolahan lahan, sehingga kebutuhan pupuk tidak terserap maksimal.

​Untuk mengatasi persoalan petani yang belum terdata di dalam kelompok tani, Dinas Pertanian akan memperkuat kolaborasi dengan para penyuluh di lapangan. Langkah ini diperlukan agar petani yang memenuhi syarat, tetapi belum terdata, dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

​“Kalau memang ada laporan di bawah mengenai petani yang belum masuk ke dalam kelompok tani, akan kami segerakan masuk ke kelompok tani dan dialokasikan jatahnya,” ujar Saeful.

​Selain memastikan akses, pengawasan juga difokuskan pada kualitas pupuk dan pestisida di pasaran. Saeful mengungkapkan bahwa petugas memantau kios-kios secara berkala setiap dua bulan, sekaligus mengambil sampel produk untuk diuji kelayakannya.

​“Setiap dua bulan sekali tim kami berkeliling ke kios-kios. Kami mengambil sampel pupuk dan pestisida, kemudian mengirimkannya ke pusat pengujian di Bekasi,” tuturnya.

​Terkait dengan peredaran produk ilegal, Saeful menjelaskan bahwa tim pengawas pernah menemukan pestisida yang diduga palsu pada tahun sebelumnya. Produk tersebut langsung ditarik dari peredaran dan dilaporkan kepada Kementerian Pertanian. Ia pun mengimbau petani agar lebih waspada saat membeli pestisida, terutama yang dijual secara daring (online).

​"Petani perlu teliti memeriksa izin edar dan nomor pendaftaran, serta memastikan jenis pestisida sesuai dengan komoditas yang akan dilindungi," pungkas Saeful.(Red)

Terobosan Pertama di Indonesia, Banten Satukan CSR Perusahaan dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Pertama di Indonesia, Banten Pelopori Musrenbang Non-APBD untuk Sinergikan Dana CSR.

  BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkolaborasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Kemitraan Bina Lingkungan Perusahaan (TJSKBLP) atau Forum CSR Banten menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-APBD. Forum yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia ini menjadi terobosan strategis untuk menyinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah.

Sebagai langkah awal, enam perusahaan besar menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Forum CSR Banten. Keenam perusahaan tersebut meliputi PIK 2 Development, Sinarmas Land, Krakatau Steel, Indah Kiat, Mayora, dan Tri Digdaya Nawasena. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Kamis (5/11/2026).

​Andra Soni menegaskan, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai, dunia usaha memiliki potensi besar untuk mengambil peran dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara langsung.

​"Kontribusi dunia usaha harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Lebih baik programnya sederhana, tetapi tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Andra Soni.

​Melalui Musrenbang Non-APBD ini, pemerintah akan memfasilitasi perusahaan dengan menyediakan basis data terkait prioritas pembangunan dan calon penerima manfaat. Sejumlah sektor yang dipetakan sebagai peluang kolaborasi antara lain perbaikan rumah tidak layak huni, beasiswa pendidikan, bantuan sarana pesantren, pelayanan kesehatan, pencegahan tengkes (stunting), pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pelestarian lingkungan.

​Di tempat yang sama, Ketua Forum CSR Banten Jamil menjelaskan bahwa Musrenbang Non-APBD merupakan ruang kolaborasi untuk menyelaraskan program pemerintah daerah, usulan masyarakat, dan kemampuan dunia usaha. Ia menegaskan, peran forum murni sebagai fasilitator lintas sektor.

​“Forum CSR hadir sebagai jembatan kolaborasi, bukan sebagai lembaga penghimpun dana CSR, serta tidak mengambil alih kewenangan pelaksanaan program dari pemerintah maupun perusahaan,” kata Jamil.

​Antusiasme dunia usaha terhadap inisiatif ini terbilang tinggi. Saat ini, sebanyak 122 perusahaan telah mendaftar melalui kanal resmi Forum CSR. Selain itu, kegiatan peluncuran ini dihadiri oleh 165 perwakilan perusahaan secara tatap muka dan sekitar 900 perusahaan secara daring.

​Ke depan, Pemprov Banten dan Forum CSR menargetkan forum ini tidak berhenti pada komitmen di atas kertas, tetapi berlanjut menjadi agenda tahunan dengan program nyata, sasaran terukur, dan pelaporan yang transparan.

​“Dengan demikian, potensi dunia usaha dapat menjadi kekuatan tambahan dalam mempercepat pembangunan Banten dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat,” tutur Jamil.(Red)

Sambut Hari Keuangan Nasional 2026, BAPENDA Kota Serang Dorong Masyarakat Tertib Pajak

 

Warga mendapatkan pelayanan pajak di Bapenda Kota Serang. 

SERANG – Peringatan Hari Keuangan Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kontribusi pajak dalam mendukung pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Serang melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) mengambil bagian dengan menghadirkan program Bebas Denda Pajak Daerah berupa penghapusan sanksi administrasi pajak daerah.

Program yang berlangsung pada 15 Oktober hingga 30 November 2026 tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Kepala BAPENDA Kota Serang, Wahyu Nurjamil, mengatakan kesadaran membayar pajak merupakan bagian penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, penerimaan pajak daerah menjadi salah satu komponen yang mendukung kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Momentum Hari Keuangan Nasional ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan partisipasi semua pihak. Masyarakat memiliki peran melalui kepatuhan membayar pajak daerah," ujarnya, Senin (2/11/2026). 

Wahyu menjelaskan, program penghapusan sanksi administrasi merupakan upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat menuntaskan kewajiban perpajakan dengan lebih ringan.

Untuk mendukung kemudahan pelayanan, BAPENDA juga menyediakan berbagai kanal pembayaran, mulai dari perbankan, aplikasi digital, marketplace hingga gerai ritel modern.

Ia mengajak masyarakat agar tidak hanya memanfaatkan program tersebut, tetapi juga membangun kebiasaan membayar pajak secara tertib.

"Kami berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat. Pajak yang dibayarkan merupakan kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Serang," katanya,Senin (2/11/2026). 

Program Bebas Denda Pajak Daerah masih berlangsung hingga 30 November 2026. Masyarakat diimbau segera memanfaatkan kesempatan tersebut melalui kanal pembayaran resmi yang tersedia. (ADV) 

Ikuti Arahan Wali Kota, Kecamatan Walantaka Berkomitmen Layani Warga Tanpa Hambatan

 

Camat Walantaka, Muslim Sholeh. 

​SERANG — Pemerintah Kecamatan Walantaka, Kota Serang, terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan transparan bagi masyarakat. 

Langkah ini dilakukan sebagai upaya nyata untuk mendekatkan birokrasi kepada warga serta memastikan setiap urusan administrasi kependudukan maupun perizinan dapat diselesaikan dengan mudah dan tepat waktu.

​Camat Walantaka, Muslim Sholeh, menegaskan bahwa aparatur di wilayahnya dituntut untuk selalu mengedepankan prinsip keramahtamahan, profesionalisme, dan integritas dalam melayani masyarakat sesuai arahan Walikota Serang Budi Rustandi dan Wakil Walikota Serang Nur Agis Aulia.

Menurutnya, kecamatan adalah garda terdepan pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan warga sehari-hari.

​"Intruksi bapak Walikota Serang Budi Rustandi dan pak wakil, pelayanan maksimal bukan sekadar slogan, tetapi sebuah kewajiban moral bagi kami di Kecamatan Walantaka. Kami ingin memastikan setiap warga yang datang mengurus dokumen kependudukan, perizinan, atau keperluan administratif lainnya dilayani dengan cepat, transparan, dan tanpa hambatan," ujar Muslim Sholeh.

​Sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan, pihak kecamatan terus melakukan pembenahan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar alur birokrasi terasa lebih ringkas. 
Selain itu, para pegawai di lingkungan kantor camat secara berkala diingatkan untuk menjaga disiplin kerja serta memberikan senyum dan sapaan ramah kepada setiap pemohon.

​Muslim Sholeh juga mendorong pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan guna memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Dengan demikian, warga dapat merasakan efisiensi waktu tanpa harus menunggu terlalu lama.

​Tidak hanya berfokus pada internal pegawai, pihak Kecamatan Walantaka juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, maupun saran yang membangun. 

Kotak pengaduan serta kanal komunikasi digital disediakan agar warga dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pelayanan publik.

​"Kami menyadari bahwa pelayanan yang baik lahir dari komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kritik dan saran dari warga sangat kami nantikan demi perbaikan pelayanan ke depan," tambahnya.

​Melalui komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang responsif dari Camat Muslim Sholeh, warga Kecamatan Walantaka diharapkan dapat menikmati kemudahan akses layanan pemerintahan yang semakin inklusif, modern, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (ADV)

Kapolda Hendra Kurniawan Sambangi Muhammadiyah Banten, Bangun Kemitraan Strategis

ererat Silaturahmi dengan Tokoh Muhammadiyah, Kapolda Banten Kunjungi Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Banten.

 SERANG – Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan melaksanakan kunjungan silaturahmi kepada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten, Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd., pada Rabu (04/11/2026). 

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan komunikasi dan kemitraan antara Polri dengan organisasi keagamaan serta tokoh masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Banten didampingi Dirintelkam Polda Banten Kombes Pol Wirasto Adi Nugroho, Kabidkeu Polda Banten Kombes Pol Seffy Oktavia Brahma, serta Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yudha Satria.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Banten menyampaikan pentingnya menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan para tokoh agama sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Silaturahmi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus menjalin komunikasi dan memperkuat sinergi dengan para ulama serta tokoh agama. Kami berharap hubungan baik ini dapat terus terpelihara sehingga bersama-sama dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan di tengah masyarakat,” ujar Kapolda Banten.

Sementara itu, Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd. menyambut baik kunjungan Kapolda Banten beserta jajaran. Menurutnya, silaturahmi antara kepolisian dan organisasi keagamaan merupakan langkah positif dalam mempererat hubungan serta membangun komunikasi yang harmonis demi terciptanya masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.

“Kami menyambut baik kunjungan silaturahmi Kapolda Banten beserta jajaran. Hubungan yang baik antara kepolisian dan organisasi keagamaan perlu terus dijaga karena keduanya memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Kami berharap komunikasi dan sinergi seperti ini dapat terus berlanjut,” ungkap Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd.

Melalui kegiatan silaturahmi ini, Kapolda Banten berharap sinergi antara Polri, organisasi keagamaan, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Provinsi Banten.

Polda Banten berkomitmen untuk terus membangun kedekatan dan kemitraan dengan tokoh agama, organisasi keagamaan, serta seluruh elemen masyarakat sebagai upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif (Bidhumas).(Red)

Andra Soni: Ketahanan Pangan Adalah Kedaulatan Ekonomi dan Masa Depan Petani

Buka Nusantara Livestock dan Poultry Expo, Gubernur Andra Soni Paparkan Upaya Perkuat Ketahanan Pangan.

 

Buka Nusantara Livestock dan Poultry Expo, Gubernur Andra Soni Paparkan Upaya Perkuat Ketahanan Pangan.Gubernur Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk membangun ketahanan pangan.  Menurutnya, ketahanan pangan adalah memastikan rakyat memperoleh pangan yang cukup, bergizi, terjangkau dan berkelanjutan. 

"Ketahanan pangan adalah kedaulatan ekonomi, keberlangsungan hidup petani dan peternak, serta kemampuan bangsa mengelola sumber daya dan teknologinya sendiri," kata Andra Soni dalam sambutannya pada Nusantara Livestock dan Poultry Expo 2026 di ICE BSD City Kabupaten Tangerang, Rabu (4/11/2026). 

Andra Soni menjelaskan, untuk mencapai ketahanan pangan, Pemprov Banten terus meningkatkan sarana dan prasarana pertanian.  Pada tahun 2025, Pemprov Banten berhasil membangun tujuh daeah irigasi sepanjang 6,90 kilometer.

"Irigasi ini mampu mengairi 881,28 hektare. Sedangkan anggaran yang gelontorkan sebesar Rp48,91 miliar," kata Andra Soni. 

Untuk upaya membangun ketahanan pangan, Pemprov Banten mendapat bantuan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Bantuan tersebut mampu membangun 12 daerah irigasi sepanjang 81,80 kilometer yang mampu melayani sekitat 9.259 hektare. 

"Hasilnya, alhamdulillah, indeks layanan irigasi Banten meningkat dari 52,5 persen menjadi 62,45 persen," tutur Andra Soni. 

Selain itu, untuk membangun ketahanan pangan dilakukan dengan membangun konektivitas dari sawah ke pasar. Melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra merupakan infrastruktur ekonomi yang menekan biaya angkut, mempercepat distribusi, mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan posisi tawar petani. 

"Pada tahun 2025, Pemprov Banten berhasil membangun 62 ruas jalan dan satu jembatan sepanjang 71 kilometer dan pada tahun 2026 dilanjutkan dengan membangun 33 ruas jalan desa sepanjang 46,71 kilometer," papar Andra Soni. 

Dalam kesemapatan tersebut, Andra Soni menyambut Nusantara Livestock dan Poultry Expo 2026. Ia berharap kegiatan tersebut, dapat melahirkan kerja sama yang konkret, investasi baru, alih teknologi dan kemitraan.  

"Semoga kegiatan ini bermanfaat besar bagi petani," ujar Andra Soni. 

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sudaryono mengatakan, pertanian harus diarahkan menjadi industri modern yang mampu menghasilkan produk secara efisien, berkelanjutan, dan memiliki daya saing. 

"Untuk itu, pengembangan pertanian dan peternakan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola produksi konvensional," kata Sudaryono dalam sambutannya.

Sudaryono yang juga menjabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) optimis, pasar pertanian Indonesia akan mengalami perkembangan positif. Sudaryono menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan industri pertanian dalam negeri.  

"Permintaan hasil pertanian akan meningkat setelah ada program MBG," tutur Sudaryono. 

Sebagai informasi Nusantara Livestock.& Poultry Expo 2026 akan berlangsung pada 4 sampai dengan 7 November 2026. Pembukaan acara dilaksanakan dengan melakukan gunting pita oleh  Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono, Gubernur Banten yang juga Ketua DPD HKTI Banten Andra Soni, Direktur PT Debindo Global Expo, Rafidi Iqra Muhammad, dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah.(Red)

Kapolda Banten Sambangi Anggota Sat PJR Korban Kecelakaan, Tekankan Pentingnya Keselamatan

 

Kapolda Banten Tunjukkan Kepedulian, Jenguk Anggota Sat PJR di Lebak.

  LEBAK – Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada anggota, Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan, S.I.K., M.M., M.H. mengunjungi kediaman Briptu Wahyu, anggota Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR) Polda Banten yang terkena Laka Lantas Tabrak Lari di ruas Toll Rangkasbitung-Panimbang. Kegiatan tersebut bertempat di Kampung Ciuyah, RT/RW 001/006, Desa Ciuyah, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, pada Rabu (04/11).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Banten didampingi PJU Polda Banten, Kapolres Lebak AKBP Arninsi, Kasat PJR Polda Banten AKBP Syamsul Bahri, A.Md.

Pada kunjungan tersebut, Kapolda Banten menyampaikan doa dan harapan agar Briptu Wahyu segera diberikan kesembuhan, pulih seperti sediakala, serta dapat kembali menjalankan aktivitas dan tugas kedinasan.

Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan menyampaikan bahwa kesehatan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas. Personel diingatkan agar senantiasa menjaga kondisi fisik maupun mental, memperhatikan waktu istirahat, serta tidak memaksakan diri ketika kondisi tubuh sedang lelah atau kurang sehat.

“Jangan terlalu memaksakan diri dalam bekerja. Setiap anggota harus memahami kemampuan dan kondisi fisiknya masing-masing. Kesehatan harus menjadi perhatian utama agar kita dapat melaksanakan tugas dengan baik,” ujar Kapolda Banten.

Lebih lanjut, Kapolda Banten juga mengingatkan seluruh personel agar selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas, meningkatkan kewaspadaan, berhati-hati, serta mematuhi prosedur keselamatan guna menghindari terjadinya kecelakaan dalam bertugas.

Selain kesehatan fisik, Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental, menghindari stres, serta memberikan waktu istirahat yang cukup agar setiap personel tetap prima dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas.

Melalui kunjungan tersebut, Kapolda Banten berharap dapat memberikan semangat dan motivasi kepada Briptu Wahyu beserta keluarga. Kepedulian dan perhatian pimpinan terhadap anggota diharapkan semakin memperkuat rasa kekeluargaan, solidaritas, serta kebersamaan di lingkungan Polda Banten. (Bidhumas).(Red)