Camat Curug Ingatkan Kader PKK, Jangan Hanya Sibuk Kegiatan Administratif

Camat Curug Minta PKK Kelurahan Tak Sekadar Seremonial, Program Harus Berdampak.

SERANG - Camat Curug, Kota Serang, Eni Sudaryani, meminta Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di tingkat kelurahan menyelaraskan program kerja dengan program pemerintah.

Menurutnya, PKK memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pemberdayaan keluarga.

Hal tersebut disampaikan Eni saat menghadiri pertemuan rutin sekaligus serah terima jabatan (sertijab) Ketua TP PKK Kelurahan di Kantor Kecamatan Curug, Kota Serang.

Dalam kesempatan itu, Eni mengingatkan para Ketua TP PKK Kelurahan agar memahami tugas dan tanggung jawabnya. 

Ia menegaskan, PKK bukan sekadar organisasi perempuan, tetapi menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

"Ketua PKK Kelurahan harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. PKK merupakan mitra strategis pemerintah yang bergerak sampai ke unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga," ujar Eni.

Ia mengatakan, sinergi antara TP PKK Kelurahan, pemerintah kelurahan, dan TP PKK Kecamatan harus terus diperkuat. 

Koordinasi yang baik diperlukan agar seluruh program berjalan searah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Eni juga meminta seluruh kegiatan PKK di Kecamatan Curug selaras dengan visi dan misi Wali Kota Serang, terutama dalam mendukung peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, kader PKK memiliki peran langsung dalam mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat, meningkatkan pendidikan anak, serta memperkuat ekonomi keluarga.

Ia berharap pergantian kepengurusan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan kinerja para kader PKK. 

Ketua yang baru juga diharapkan segera beradaptasi dan melanjutkan program pemberdayaan keluarga.

"Jangan hanya menjalankan kegiatan secara administratif. Pastikan setiap program memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.

Eni menambahkan, melalui kerja sama dan koordinasi yang baik, PKK dapat menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pembangunan di Kecamatan Curug.

Dengan demikian, program pemerintah dapat diterapkan hingga tingkat keluarga dan mendorong masyarakat menjadi lebih sehat, mandiri, serta sejahtera. (ADV)

Tinawati Andra Soni Serukan Keberanian Melapor demi Lindungi Anak dari Bullying

Tinawati Andra Soni: Sekolah Harus Aman, Nyaman, dan Bebas dari Kekerasan.

SERANG - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar dan bertumbuh kembang. 

“Penguatan Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan (TPPK) bentuk komitmen bersama untuk membangun sekolah yang ramah anak. Tumbuhkan keberanian untuk peduli, melapor, dan melindungi anak dari perundungan, kekerasan, maupun diskriminasi,” tegas Tinawati pada Pembukaan Penguatan TPPK pada Satuan Pendidikan Tahun 2026 di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (9/11/2026).

“Jangan diam ketika ada kekerasan. Sebab satu tindakan kepedulian kita bisa menjaga dan menyelamatkan masa depan seorang anak,” ujarnya menambahkan. 

Menurut Tinawati, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak perlu dimulai dari lingkungan keluarga. Sebagai Ketua TP PKK Provinsi Banten, ia mengajak para orang tua untuk memperkuat ketahanan keluarga, termasuk membangun kemampuan ayah dan ibu dalam mengelola emosi anak di rumah. 

“Mitigasi hal-hal yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di rumah perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya. 

Penguatan TPPK diikuti oleh delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Kolaborasi antara PKK, sekolah, guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh di lingkungan yang aman, diterima, dihargai, dan bahagia.

Pada kesempatan itu juga diserahkan pemenang Lomba Sekolah Sehat Jenjang SMA Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026. Juara pertama diraih oleh SMA Negeri 8 Pandeglang. Juara kedua diraih oleh SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Juara ketiga diraih oleh SMA Negeri 6 Kota Serang.

“Penguatan TPPK dan Lomba Sekolah Sehat mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas kekerasan,” ucap Tinawati

“Sekolah aman, anak nyaman, sekolah sehat, generasi hebat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi langkah nyata dan ladang kebaikan bagi masa depan anak-anak kita,” katanya.(Red)

Wagub Banten: KDKMP Harus Jadi Penggerak Ekonomi, Bukan Sekadar Organisasi

Dorong Kemandirian Ekonomi Desa, Pemprov Banten Gelar Sertifikasi Bendahara KDKMP.

BANTEN - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menekankan pentingnya peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi dari tingkat desa. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan mewujudkan pemerataan, kemandirian, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

​"Tujuannya supaya terjadi pemerataan, keadilan, dan kemandirian di desa," ungkap Wagub Dimyati seusai membuka Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara KDKMP se-Provinsi Banten di Hotel Grand Serpong, Kota Tangerang, Senin (9/11/2026).

​Menurutnya, KDKMP mampu menambah dan menumbuhkan lapangan pekerjaan di perdesaan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Jika ekonomi tumbuh dari bawah, hal tersebut akan memberikan dampak positif pada pembangunan di tingkat daerah.

​"Dengan demikian, semuanya bergerak bersama. Tidak ada lagi sumber daya yang diam, tidak ada lagi sumber daya yang tidur," paparnya.

​Dimyati menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus bergerak bersama pemerintah kabupaten dan kota guna memajukan KDKMP. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten siap mendukung penuh dan menjalankan kebijakan tersebut.

​"Kami adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat secara administratif. Maka, kami akan mendorong agar (potensi) yang tidur jadi bangun dan melek. Yang sudah bangun, kita dorong agar lebih meningkat lagi. Kami bersama-sama secara masif memajukan KDKMP," tegasnya.

​Lebih lanjut, Wagub Dimyati menyebutkan bahwa pelatihan dan sertifikasi bagi bendahara KDKMP merupakan salah satu upaya krusial dalam membangun sumber daya manusia (SDM). Bendahara adalah pilar penting dalam struktur organisasi koperasi sehingga harus diisi oleh sosok yang profesional dalam mengatur keuangan secara transparan dan akuntabel.

​"Bendahara itu harus kompeten. Bendahara harus dilatih bagaimana mencatat, mendata, membuat alur kas, hingga menyusun neraca," ujar Wagub Dimyati.

​Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program KDKMP tidak hanya berjalan secara administratif. Koperasi harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi, Banten memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari sektor industri, perdagangan, pertanian, perikanan, hingga potensi masyarakat di desa dan kelurahan.

​"Potensi ini perlu kita kelola bersama agar memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di sinilah KDKMP hadir, bukan sekadar dibentuk, melainkan harus menjadi wadah aktivitas ekonomi yang menghubungkan produksi dengan pasar, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan usaha secara bersama," kata Zabadi.

​Oleh karena itu, tata kelola organisasi dinilai sangat penting. Peran bendahara bukan sekadar mencatat pemasukan dan pengeluaran, melainkan mempertanggungjawabkan perputaran keuangan organisasi.

​"Bendahara ikut menjaga kepercayaan anggota melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

​Di tempat yang sama, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Banten Hasbi Sidik menyatakan bahwa KDKMP akan berjalan dengan baik apabila para pengurusnya, khususnya di bidang keuangan, mampu memberikan pelaporan yang rapi. Pelatihan dan sertifikasi ini merupakan langkah nyata untuk memastikan terwujudnya tata kelola keuangan koperasi yang profesional.

​"Oleh karena itu, kami mendorong seluruh peserta untuk mengikuti sertifikasi ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kelak memiliki legalitas dan kompetensi yang teruji dalam mengelola keuangan koperasi," tuturnya.

​Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Agus Mintono menambahkan, kegiatan tersebut diikuti oleh 926 peserta yang dibagi ke dalam dua angkatan. Pelatihan angkatan pertama dilaksanakan pada 9–12 November 2026 dengan jumlah 330 peserta. Sementara itu, angkatan kedua akan dilaksanakan pada 16–19 November 2026 dengan jumlah 596 peserta.

​"Pelatihan dilaksanakan selama empat hari. Rinciannya, tiga hari pelatihan dan satu hari uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat bendahara dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," pungkas Agus Mintono.(Red)

Wahyu Nurjamil Ajak Warga Taat Pajak, Denda Administrasi Dihapus Sementara

BAPENDA Kota Serang Hapus Denda Pajak Daerah, Berlaku hingga 30 November 2026.

SERANG – Pembangunan Kota Serang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Partisipasi masyarakat melalui kepatuhan membayar pajak daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan daerah.

Untuk meningkatkan kesadaran tersebut, Pemerintah Kota Serang melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) menghadirkan program Bebas Denda Pajak Daerah dengan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah.

Program yang berlaku hingga 30 November 2026 ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Kepala BAPENDA Kota Serang, Wahyu Nurjamil, mengatakan pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak perlu terus ditingkatkan.

"Ketika masyarakat membayar pajak, sesungguhnya masyarakat ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan pemerintah untuk mendukung pelayanan dan berbagai kebutuhan pembangunan," ungkap Wahyu, Senin (2/11/2026).

Ia menuturkan, pemerintah tidak hanya mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak, tetapi juga berupaya memberikan kemudahan melalui berbagai kebijakan dan fasilitas pembayaran.

Salah satunya dengan menghapus sanksi administrasi pajak daerah selama periode program 15 Oktober hingga 30 November 2026.

BAPENDA juga menyediakan sejumlah pilihan pembayaran, mulai dari bank bjb, Bank Banten, BCA Mobile, Livin' by Mandiri, marketplace, QRIS, dompet digital hingga gerai ritel modern.

Menurut Wahyu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Kota Serang yang semakin maju.

"Jangan melihat pajak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk gotong royong membangun daerah. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin kuat pula dukungan terhadap pembangunan Kota Serang," katanya.

Ia pun mengajak seluruh wajib pajak memanfaatkan program tersebut sebelum berakhir pada 30 November 2026. (ADV)

Seni Bela Diri Banten Tembus Panggung Presiden, Camat Curug Beri Apresiasi

Camat Curug Apresiasi Kesti TTKKDH, Seni Bela Diri Tradisional Tembus Panggung Presiden.

 

SERANG – Kiprah Kesti TTKKDH DPC Kecamatan Curug, Kota Serang, dalam melestarikan seni bela diri tradisional sekaligus memperkenalkan budaya Banten mendapat apresiasi dari Camat Curug, Eni Sudaryani.

Organisasi seni bela diri tradisional tersebut dinilai berhasil menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Kesti TTKKDH Kecamatan Curug telah tampil dalam berbagai kegiatan, mulai dari tingkat lokal hingga mendapat kesempatan unjuk kebolehan di hadapan Presiden Republik Indonesia.

Apresiasi itu disampaikan Eni Sudaryani saat menghadiri kegiatan Keceran Kesti TTKKDH DPC Kecamatan Curug. Kehadirannya sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah kecamatan terhadap upaya pelestarian budaya dan pengembangan potensi generasi muda.

Menurut Eni, Kesti TTKKDH bukan sekadar organisasi seni bela diri, melainkan juga wadah untuk menjaga warisan leluhur dan membentuk karakter generasi muda.

Melalui kegiatan tersebut, para anggota dilatih memiliki kedisiplinan, kebersamaan, serta kecintaan terhadap budaya daerah.

Ia menilai perkembangan Kesti TTKKDH DPC Kecamatan Curug patut diapresiasi. Terlebih, organisasi tersebut mampu memperluas kiprahnya dan memperkenalkan seni bela diri tradisional Banten kepada masyarakat yang lebih luas.

Di bawah kepemimpinan Ketua DPC Kecamatan Curug, M. Ilham Rangga Pamungkas, bersama Ketua Padepokan Ahmad Yani atau yang akrab disapa Abah Ali Rozak, organisasi tersebut terus mengembangkan kegiatan dan memperkenalkan seni bela diri tradisional kepada masyarakat.

Keikutsertaan dalam berbagai pertunjukan di Kota Serang hingga kesempatan tampil di hadapan Presiden RI menjadi pencapaian yang membanggakan.

Capaian itu sekaligus membuktikan bahwa seni budaya lokal memiliki potensi besar untuk berkembang dan mendapat tempat di panggung nasional.

"Ini menjadi bukti bahwa potensi pemuda dan budaya dari Kecamatan Curug tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya mengapresiasi semangat seluruh pengurus dan anggota Kesti TTKKDH yang terus berjuang menjaga serta memperkenalkan warisan budaya kita," ujar Eni.

Ia berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pengurus dan anggota untuk terus mengembangkan organisasi serta melibatkan lebih banyak generasi muda dalam kegiatan pelestarian budaya.

Eni juga mendorong agar seni bela diri tradisional tidak hanya dipertahankan sebagai warisan masa lalu, tetapi terus dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Menurutnya, pelestarian budaya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi budaya, padepokan, dan masyarakat. Dengan sinergi tersebut, kekayaan budaya Banten dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

"Semoga Kesti TTKKDH DPC Kecamatan Curug semakin sukses, terus berkembang, dan mampu membawa nama baik Kecamatan Curug serta Kota Serang melalui seni dan budaya tradisional," harapnya.

Dukungan pemerintah kecamatan terhadap Kesti TTKKDH diharapkan tidak hanya memperkuat pelestarian seni bela diri tradisional, tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, karakter, dan prestasi melalui budaya lokal. (ADV)

Sekda Deden Apriandhi Tegaskan Pengawasan Pupuk Subsidi Harus Tepat Sasaran

Cegah Kelangkaan dan Produk Palsu, Pemprov Banten Awasi Ketat Kios Pupuk Pertanian.

 BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi untuk memastikan petani memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara komprehensif, mulai dari pendataan penerima, penyaluran di tingkat kios, hingga pengujian sampel pupuk dan pestisida yang beredar.

​Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, saat membuka Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Banten Tahun 2026 di Le Dian Hotel, Kota Serang, Kamis (5/11/2026). Rapat tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten.

​Deden menekankan pentingnya memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak, tersedia saat dibutuhkan, serta disalurkan sesuai dengan alokasi dan harga yang telah ditetapkan. Menurutnya, pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh unsur yang tergabung di dalam KP3.

​Berdasarkan data per 1 November 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Banten tercatat mencapai 42 persen untuk jenis urea dari alokasi 82.729 ton, 77 persen untuk NPK dari alokasi 45.500 ton, dan 24 persen untuk pupuk organik dari alokasi 1.770 ton.

​"Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi kami untuk terus mendorong penyerapan pupuk agar lebih optimal," kata Sekda Deden.

​Lebih lanjut, Sekda Deden menambahkan bahwa saat ini masih terdapat petani yang membutuhkan pendataan dan pendampingan. Langkah ini penting agar para petani di daerah dapat mengakses pupuk bersubsidi sesuai dengan persyaratan administrasi.

​Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Saeful Bahri Maemun, menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi penyerapan pupuk adalah kondisi iklim yang berdampak langsung pada aktivitas pertanian. Sebagian petani terpaksa menunda pengolahan lahan, sehingga kebutuhan pupuk tidak terserap maksimal.

​Untuk mengatasi persoalan petani yang belum terdata di dalam kelompok tani, Dinas Pertanian akan memperkuat kolaborasi dengan para penyuluh di lapangan. Langkah ini diperlukan agar petani yang memenuhi syarat, tetapi belum terdata, dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

​“Kalau memang ada laporan di bawah mengenai petani yang belum masuk ke dalam kelompok tani, akan kami segerakan masuk ke kelompok tani dan dialokasikan jatahnya,” ujar Saeful.

​Selain memastikan akses, pengawasan juga difokuskan pada kualitas pupuk dan pestisida di pasaran. Saeful mengungkapkan bahwa petugas memantau kios-kios secara berkala setiap dua bulan, sekaligus mengambil sampel produk untuk diuji kelayakannya.

​“Setiap dua bulan sekali tim kami berkeliling ke kios-kios. Kami mengambil sampel pupuk dan pestisida, kemudian mengirimkannya ke pusat pengujian di Bekasi,” tuturnya.

​Terkait dengan peredaran produk ilegal, Saeful menjelaskan bahwa tim pengawas pernah menemukan pestisida yang diduga palsu pada tahun sebelumnya. Produk tersebut langsung ditarik dari peredaran dan dilaporkan kepada Kementerian Pertanian. Ia pun mengimbau petani agar lebih waspada saat membeli pestisida, terutama yang dijual secara daring (online).

​"Petani perlu teliti memeriksa izin edar dan nomor pendaftaran, serta memastikan jenis pestisida sesuai dengan komoditas yang akan dilindungi," pungkas Saeful.(Red)

Terobosan Pertama di Indonesia, Banten Satukan CSR Perusahaan dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Pertama di Indonesia, Banten Pelopori Musrenbang Non-APBD untuk Sinergikan Dana CSR.

  BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkolaborasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Kemitraan Bina Lingkungan Perusahaan (TJSKBLP) atau Forum CSR Banten menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-APBD. Forum yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia ini menjadi terobosan strategis untuk menyinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah.

Sebagai langkah awal, enam perusahaan besar menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Forum CSR Banten. Keenam perusahaan tersebut meliputi PIK 2 Development, Sinarmas Land, Krakatau Steel, Indah Kiat, Mayora, dan Tri Digdaya Nawasena. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Kamis (5/11/2026).

​Andra Soni menegaskan, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai, dunia usaha memiliki potensi besar untuk mengambil peran dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara langsung.

​"Kontribusi dunia usaha harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Lebih baik programnya sederhana, tetapi tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Andra Soni.

​Melalui Musrenbang Non-APBD ini, pemerintah akan memfasilitasi perusahaan dengan menyediakan basis data terkait prioritas pembangunan dan calon penerima manfaat. Sejumlah sektor yang dipetakan sebagai peluang kolaborasi antara lain perbaikan rumah tidak layak huni, beasiswa pendidikan, bantuan sarana pesantren, pelayanan kesehatan, pencegahan tengkes (stunting), pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pelestarian lingkungan.

​Di tempat yang sama, Ketua Forum CSR Banten Jamil menjelaskan bahwa Musrenbang Non-APBD merupakan ruang kolaborasi untuk menyelaraskan program pemerintah daerah, usulan masyarakat, dan kemampuan dunia usaha. Ia menegaskan, peran forum murni sebagai fasilitator lintas sektor.

​“Forum CSR hadir sebagai jembatan kolaborasi, bukan sebagai lembaga penghimpun dana CSR, serta tidak mengambil alih kewenangan pelaksanaan program dari pemerintah maupun perusahaan,” kata Jamil.

​Antusiasme dunia usaha terhadap inisiatif ini terbilang tinggi. Saat ini, sebanyak 122 perusahaan telah mendaftar melalui kanal resmi Forum CSR. Selain itu, kegiatan peluncuran ini dihadiri oleh 165 perwakilan perusahaan secara tatap muka dan sekitar 900 perusahaan secara daring.

​Ke depan, Pemprov Banten dan Forum CSR menargetkan forum ini tidak berhenti pada komitmen di atas kertas, tetapi berlanjut menjadi agenda tahunan dengan program nyata, sasaran terukur, dan pelaporan yang transparan.

​“Dengan demikian, potensi dunia usaha dapat menjadi kekuatan tambahan dalam mempercepat pembangunan Banten dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat,” tutur Jamil.(Red)