Pemerintahan
Pemerintahan/block-5
Hukum
Hukum/block-3
Pariwisata
Pariwisata/block-3
Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah, Bertanding Catur Saat Hadiri Halal Bihalal Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kota Cilegon.
Wakil Gubernur (Wagub) Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten siap menjadi tuan rumah Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Catur tahun 2026. Menurutnya, pemerintah daerah sudah menganggarkan agar Banten menjadi tuan rumah.
"Pemprov Banten sudah menganggarkan untuk Kejurnas Catur tahun 2026," kata Dimyati saat menghadiri halal bihalal Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kota Cilegon di Restoran Istana Sari Galuh Cilegon, Kota Cilegon. Minggu (12/4/2026).
Dimyati mengatakan, Percasi harus menjadi penyelenggara tuan rumah yang ramah saat penyelenggara Kejurnas. Ia ingin momentum ini menjadikan olahraga catur yang semakin digemari masyarakat.
"Maka dimasyarakatkan olahraga catur supaya mendidik anak, terutama anak-anak usia dini. Mendidik anak usia dini itu sangat penting karena mereka usia emas," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Percasi Kota Cilegon Hasan Saidan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wagub Dimyati pada acara silaturahmi dan halal bihalal Percasi. Dimyati dinilai sebagai kepala daerah yang peduli pada olahraga catur.
"Terima kasih sudah hadir dan memeriahkan acara ngeround bareng," ujarnya.
(Adv).
TP PKK Provinsi Banten Menggelar Kegiatan Mengajar Di SMKN 2 Pandeglang, Senin, (13/04/2026).
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten Tinawati Andra Soni berpesan kepada para siswa agar jangan sampai terjadi perundungan (bullying) kepada teman. Kondisi tertentu pada teman tidak boleh menjadi bahan perundungan di sekolah.
“Kita berharap tidak ada lagi sekolah yang terindikasi kekerasan anak-anak kita. Sekolah harus bisa merepresentasikan lingkungan yang ramah anak,” kata Tinawati pada kegiatan PKK Mengajar di SMKN 2 Pandeglang, Senin (13/4/2026).
Kegiatan PKK Mengajar kali ini menyampaikan materi pembelajaran tentang berkomunikasi yang baik dengan orang tua, dalam pergaulan, serta wirausaha.
“Program PKK Mengajar wujud kepedulian dalam mendukung pendidikan kepada generasi muda dalam pendidikan non-formal,” jelas Tinawati.
Menurut Tinawati, TP PKK Provinsi Banten ingin berkontribusi memberikan pendidikan kepada calon ibu dan bapak di masa depan. PKK merupakan mitra strategis pemerintah juga menjadi wadah para ibu rumah tangga untuk lebih berdaya.
“Kalian adalah kader-kader PKK di masa mendatang. Kami juga dulunya bersekolah dan punya cita-cita,” katanya.
Tinawati juga berpesan kepada siswa untuk tekun belajar karena pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Para siswa harus selalu memelihara harapan dan jangan sampai terjadi perundungan di sekolah. Mereka harus mampu mengontrol atau membatasi diri dalam pergaulan, serta penggunaan media sosial dengan baik, untuk informasi-informasi yang baik.
"SMKN 2 Pandeglang menjadi salah satu sasaran program karena kesiapan SMKN 2 Pandeglang dalam mendukung pendidikan kepada generasi muda,” ucap Tinawati.
Sementara itu, Kepala SMKN 2 Pandeglang Ade Firdaus mengatakan, saat ini siswanya berjumlah 1.800 anak. Sekolah menyelenggarakan delapan program keahlian. SMKN 2 Pandeglang juga merupakan salah satu model SMK di Provinsi Banten dalam penerapan Kurikulum Pembelajaran Mendalam atau deep learning.
"SMKN 2 Pandeglang juga telah memanfaatkan energi hijau atau berkelanjutan dengan memanfaatkan panel sinar matahari (solar cell) dengan kapasitas maksimal 25 kWh," ujarnya.
Sebagai informasi, dalam kesempatan itu Tinawati meninjau dan menyapa para siswa di laboratorium atau ruang praktikum jurusan teknik komputer dan jaringan, perpustakaan sekolah, pengolahan hasil pertanian, otomotif, agribisnis hortikultura, listrik, dan aula utama sekolah.
(Adv).
Staf Ahli Gubernur Zaenal Mutaqin, Menyambut 12 Diplomat Dari Berbagai Negara, Di Gedung Negara Provinsi Banten, Usai Berkeliling Lokasi Wisata Di Pulau Lima, Kabupaten Serang, (11/04/2026).
Sebanyak 12 perwakilan berbagai negara sahabat berkeliling lokasi wisata di Pulau Lima, Kabupaten Serang. Kegiatan bertajuk Diplomat Trip itu dilakukan untuk mengenalkan potensi pariwisata yang ada di Provinsi Banten.
Usai berkeliling dan menikmati lokasi wisata, mereka disambut oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Zaenal Mutaqin di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang. Sabtu (11/4/2026). Ia menyambut baik atas kegiatan yang memperkenalkan potensi daerah ke berbagai perwakilan negara lain.
"Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hari ini menerima kunjungan 12 perwakilan kedutaan besar negara sahabat yang mengikuti kegiatan Diplomat Trip ke Pulau Lima," kata Zaenal.
Kegiatan Diplomat Trip tahun ini dihadiri oleh enam duta besar. Kegiatan menjadi kesempatan agar Provinsi Banten dikenal oleh dunia.
“Pulau Lima yang merupakan destinasi baru di Provinsi Banten, mudah-mudahan juga semakin mengukuhkan Banten sebagai destinasi unggulan di Indonesia,” terangnya.
"Semoga semakin banyak turis yang datang, khususnya dari negara-negara sahabat yang berkunjung," ujarnya menambahkan.
Sementara, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Ika Sri Erika mengatakan, kegiatan Diplomat Trip tahun ini merupakan event keempat yang telah diselenggarakan. Diplomat yang hadir terdiri oleh 12 perwakilan kedutaan besar negara sahabat yaitu Suriah, Belarus, Iran, Bosnia, Ethiopia, Sudan, Rusia, Amerika Serikat, Rumania, Serbia, Palestina dan Korea Utara.
"Diplomat Trip ini dapat mengenalkan destinasi wisata yang ada di Provinsi Banten," katanya.
Sementara itu, duta besar Republik Sudan untuk Republik Indonesia H.E. Dr. Yassir Mohamed Ali, mewakili kolega para diplomat, mengucapkan terima kasih atas sambutan dan jamuan yang diberikan oleh Pemprov Banten. Mereka tersanjung dengan keindahan daerah ini. Termasuk dengan masyarakatnya yang ramah.
"Ini saat yang luar biasa bagi kami untuk berada di tempat yang indah ini, mendapatkan keindahan Indonesia. Provinsi Banten tempat yang unik dan indah," katanya.
(Adv).
Kepala TP PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni, Bersama Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) Menggelar Parade Kebaya Di Mall Of Serang.
Suasana berbeda tampak di Mall of Serang, Sabtu (11/4/2026), ketika deretan ibu-ibu berkebaya anggun berjalan mengelilingi area pertokoan. Kehadiran mereka menghadirkan nuansa budaya di tengah ruang publik modern yang biasanya identik dengan gaya hidup urban dan aktivitas belanja.
Parade kebaya tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya dengan menghadirkan kebaya di ruang-ruang publik kekinian. Mall sebagai pusat aktivitas masyarakat menjadi panggung baru bagi kebaya untuk terus dikenal, diapresiasi, dan tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
Kehadiran perempuan berkebaya yang berkeliling di antara pengunjung dan tenant mall itu sekaligus menjadi simbol bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan berdampingan. Momen tersebut juga menarik perhatian pengunjung yang berhenti sejenak untuk menyaksikan parade budaya yang jarang ditemui di pusat perbelanjaan.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi tontonan visual yang menarik, tetapi juga menjadi bentuk sosialisasi budaya yang efektif, karena pesan pelestarian kebaya tersampaikan secara langsung di ruang publik tanpa sekat formal.
Ketua Umum Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) Provinsi Banten, Ratu Ina Nurul Ainayah, mengatakan bahwa gerakan berkebaya merupakan bagian dari upaya menjaga identitas budaya bangsa di tengah arus modernisasi sekaligus memperkuat ruang ekspresi perempuan Indonesia.
Ia menegaskan bahwa kebaya bukan hanya simbol busana tradisional, tetapi juga representasi nilai-nilai perjuangan, kelembutan, dan kekuatan perempuan Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi.
“Kebaya adalah identitas. Di dalamnya ada sejarah, ada nilai, dan ada jati diri perempuan Indonesia yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Menurutnya, menghadirkan kebaya di ruang publik seperti mall menjadi strategi penting agar budaya tidak hanya berhenti di acara seremonial, tetapi benar-benar hidup di tengah masyarakat modern.
“Ketika kebaya hadir di ruang publik, kita sedang membawa budaya keluar dari batas seremoni dan menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam gerakan pelestarian budaya ini agar kebaya tetap lestari dan tidak kehilangan makna di masa depan.
“Anak-anak muda harus ikut terlibat, karena merekalah yang akan melanjutkan cerita kebaya ini ke depan,” tambahnya.
“Untuk para perempuan Banten, mari kita cintai Indonesia dengan berkebaya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa parade budaya ini menjadi wujud nyata pelestarian budaya sekaligus penghormatan terhadap perjuangan perempuan Indonesia.
“Parade budaya ini sebagai wujud pelestarian budaya sekaligus penghormatan terhadap perjuangan perempuan Indonesia,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh perempuan di Banten untuk terus memperkuat peran dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah dengan tetap menjunjung tinggi nilai budaya dan kearifan lokal.
“Mari kita terus bergerak bersama, memperkuat peran perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah, dengan tetap menjunjung tinggi nilai budaya dan kearifan lokal,” lanjutnya.
Tinawati menambahkan, semangat Kartini harus menjadi inspirasi untuk melahirkan perempuan yang tangguh, berdaya, dan berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara.
“Semoga semangat Kartini senantiasa menginspirasi kita semua untuk menjadi perempuan yang tangguh, berdaya, dan berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” katanya.
Melalui kegiatan ini, Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) Banten berharap kebaya tidak hanya hadir pada acara adat atau seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup berbudaya masyarakat, sekaligus memperkuat posisi budaya lokal di ruang publik modern.
(Adv).
Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah, Memparkan Pentingnya Percepatan Infrastruktur Jalan.
Wakil Gubernur (Wagub) Achmad Dimyati Natakusumah berharap Provinsi Banten dapat menjadi daerah percontohan atau pilot project penerapan obligasi daerah di Indonesia. Penerapan ini agar ada skema pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan.
Hal ini disampaikan Dimyati saat menghadiri Sosialisasi Obligasi Daerah dalam Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Banten, yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Jumat (10/4/2026). Obligasi daerah menurutnya dapat menjadi solusi percepatan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan besar dan cepat, tanpa harus menunggu kemampuan APBD.
“Pembangunan harus cepat karena menyangkut kepentingan masyarakat. Kalau lambat, dampaknya juga ke masyarakat. Karena itu obligasi daerah bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, skema obligasi daerah pada prinsipnya tetap harus memperhitungkan kemampuan fiskal daerah serta jangka waktu kepemimpinan kepala daerah yang terbatas. Dalam satu periode kepemimpinan, pembangunan harus dirancang agar memberikan dampak ekonomi yang cepat, sehingga juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
“Kalau pembangunan cepat, maka income juga lebih cepat masuk. Tapi kalau lambat, dampaknya juga lambat,” katanya.
Dimyati mencontohkan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Menurutnya, pembangunan yang tidak utuh justru dapat meningkatkan biaya logistik dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Misalnya jalan yang dibutuhkan 10 kilometer, tapi baru terbangun 2 kilometer, tentu belum optimal,” jelasnya.
Menurutnya, skema obligasi daerah diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek strategis sehingga manfaat ekonomi dapat segera dirasakan masyarakat. Ia mendorong daerah Kabupaten Pandeglang untuk dapat menjadi salah satu daerah awal yang menerapkan skema obligasi daerah di Banten, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan.
“Dengan percepatan pembangunan, biaya bisa ditekan, pendapatan meningkat, dan masyarakat ikut menikmati hasilnya. Nanti akan dihitung secara cermat berdasarkan kemampuan APBD dan kelayakan fiskal. Setiap daerah tentu berbeda kapasitasnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten Adi Dharma mengatakan, OJK mendukung penuh upaya percepatan pembangunan daerah melalui penguatan akses keuangan, termasuk melalui instrumen pasar modal seperti obligasi daerah. Pembiayaan pembangunan harusnya tidak hanya bergantung pada perbankan, tetapi juga dapat diperkuat melalui pasar modal dan industri jasa keuangan non-bank.
“Kami ingin memberikan pemahaman terkait pasar modal, khususnya obligasi daerah, agar menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, instrumen pasar modal terdiri dari saham, reksadana, dan obligasi. Dalam konteks pembangunan daerah, obligasi menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek strategis.
“Dana yang dihimpun dari masyarakat melalui obligasi akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang kemudian memberikan imbal hasil kepada investor,” jelasnya.
Adi menambahkan, obligasi daerah biasanya diterbitkan untuk membiayai proyek strategis, dengan pengawasan ketat dari OJK untuk memastikan transparansi dan keamanan investasi. “Masyarakat yang membeli obligasi akan mendapatkan imbal hasil dengan tingkat bunga yang kompetitif. Ini aman karena dijamin oleh proyek pemerintah daerah,” pungkasnya.
(Adv).
Gubernur Banten Andra Soni, Meminta Kepada Kepala-OPD Terkait Untuk Menindak Lanjuti Program Gerakan Menaman Di Setiap Sekolah Untuk Menumbuhkan Budaya Menanam Sejak Dini.
Gubernur Banten Andra Soni mendorong setiap sekolah melakukan gerakan menanam, baik di lahan secara langsung maupun melalui media polybag. Hal itu penting dilakukan untuk menumbuhkan budaya menaman sejak dini.
Selain sebagai media edukasi dan mendapatkan hasil tanam yang optimal, gerakan itu harus didampingi oleh seorang mentor yang berpengalaman. Sehingga dari pembelajaran menanam di sekolah itu, para siswa bisa menerapkannya di rumah masing-masing.
Hal itu diungkapkan Andra Soni saat melepas keberangkatan 21 petani milenial asal Banten yang akan melakukan magang di Jepang. Pelepasan dilakukan di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (9/4/2026).
Pada kesempatan itu, turut hadir Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bunga, Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Ruhyana. Di depan Gubernur Andra Soni, Ruhyana menceritakan upaya dirinya mengedukasi para pelajar untuk gemar menanam.
Berbekal pengalaman bertaninya yang lebih dari 30 tahun, pria yang akrab disapa Yana ini membuka lahan pertanian seluas 1.000 meter untuk dijadikan sebagai media edukasi holtikultura bagi para pelajar. Untuk memperluas penyebaran program itu, di sela-sela aktivitas pertaniannya, Yana berkeliling ke sekolah-sekolah.
“Saya bersama teman-teman dari komunitas Urban Farming menyediakan lahan di rumah sekitar 150 hektare dibagi delapan Gapoktan. Sementara untuk yang dijadikan lahan edukasi pertanian itu sekitar 4.000 meter terdiri dari tanaman padi, ikan, ternak dan kebun 1.000 meter yang ditanami oleh berbagai jenis sayuran,” katanya.
Kepada anak-anak muda dan pelajar, Yana mengedukasi jika bertani tidak harus di lahan yang luas. Di lahan 1.000 meter atau bahkan di pekarangan rumah pun bisa dilakukan dengan penghasilan sekitar Rp 3 juta dalam satu bulan.
“Kerjanya juga hanya 60 jam dalam sebulan dan kerjanya juga santai 2 jam perhari cukup, termasuk tanamannya juga mudah perawatannya seperti kangkung, bayam dan pakcoy,” ujarnya.
Gubernur Andra Soni menyambut baik apa yang dilakukan oleh Ruhyana tersebut. Menurutnya, di tengah situasi geopolitik global saat ini, banyak negara yang khawatir akan kondisi ketahanan pangan.
Bagi Indonesia, khususnya Provinsi Banten, kekhawatiran krisis pangan itu seharusnya tidak terjadi. Sebab kita dianugerahi dengan kondisi alam yang sangat subur dan bisa melakukan tanam kapanpun, tinggal bagaimana kemauan untuk nemanam itu kita perkuat.
“Gerakan yang dilakukan Mang Yana itu sudah sangat bagus dengan memberikan edukasi gemar menanam kepada para siswa,” katanya.
Andra Soni meminta kepada Kepala OPD terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Pertanian untuk bisa menindaklanjuti program itu. untuk tahap awal, Dinas Pendidikan bisa menunjuk beberapa sekolah yang mempunyai lahan cukup luas untuk dijadikan sebagai percontohan.
“Tapi tetap dilakukan pendampingan oleh Mang Yana agar ada proses pembelajaran di sana dan hasilnya juga bagus,” ujarnya.
Setelah berhasil diterapkan, program itu harus diperluas ke seluruh sekolah, utamanya sekolah yang menjadi kewenangan provinsi baik negeri maupun swasta yang sudah bekerjasama dengan Pemprov Banten.
“Ini tidak untuk dijual, yang penting bisa tumbuh budaya menanam di setiap siswa. Sehingga itu bisa menjadi salah satu bekal mereka ketika lulus nanti,” katanya.
(ADV).
| Bunda PAUD Provinsi Banten Tinawati Andra Soni, Menerima Audiensi Dari BKTKI-DMI Provinsi Banten, Di Gedung PKK Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (09/04/2026). |
Hal ini diungkapkannya Tinawati saat menerima audiensi Badan Koordinasi Taman Kanak-kanak Islam Indonesia Dewan Masjid Indonesia (BKTKI-DMI) di gedung PKK Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. Kamis (9/4/2026). Ia juga mendapatkan masukan bagaimana mengelola PAUD berbasis masjid.
"Alhamdulillah, hari ini kami audiensi bersama dengan BKTKI-DMI Provinsi Banten, mendengarkan masukan, arahan, kemudian harapan ke depannya nanti bagaimana mengelola PAUD berbasis masjid," kata Tinawati.
Tinawati juga diperkenakan kepada para pengurus BKTMI-DMI baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Termasuk mendapatkan penyerahan AD/ART organisasi untuk dipelajari.
Ia mengatakan, PAUD berbasis masjid menjadi terobosan untuk pendidikan anak usia dini. Sebagai bentuk kepedulian, ia akan mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan bantuan meskipun bukan menjadi kewenangan.
"Walaupun ada salah satu aturan baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait dengan pendidikan dasar 13 tahun," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua BKTKI-DMI Provinsi Banten Tutiyanah mengatakan, pihaknya mengapresiasi Bunda PAUD Provinsi Banten untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran. Organisasi ini menurutnya masih baru dan perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak.
"BKTKI-DMI Provinsi Banten baru dibentuk pada bulan November tahun 2025, jadi ini adalah audiensi kami dengan stakeholder yang pertama dengan Bunda PAUD Provinsi Banten," tambahnya.
Soal PAUD berbasis masjid juga mendapatkan sambutan dari Bunda PAUD Provinsi Banten. Harapannya, ada kolaborasi yang bisa dilakukan agar pendidikan anak usia dini semakin optimal.
"Mudah-mudahan merespons kerjasama BKTKI-DMI Provinsi Banten dengan Bunda PAUD Provinsi Banten. Nanti, pokoknya sama-sama kita jalan bareng,” katanya.
(ADV).
COPYRIGHT © BeritaGlobal.co.id